Ini Strategi yang Dilakukan Pemko Pariaman untuk Penanganan Kemiskinan

Wako Pariaman, Sumbar Genius Umar. ANTARA/HO-Diskominfo Pariaman

PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat memiliki sejumlah strategi penanganan kemiskinan di daerah itu mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, pertanian, hingga infrastruktur.

“Kita menginginkan tidak ada lagi kemiskinan di Pariaman. Oleh karena itu perlu kerja sama antar lintas OPD dan sektoral untuk dapat mewujudkan hal tersebut,” kata Wali Kota Pariaman, Genius Umar di Pariaman, Rabu.

Ia mengatakan penanganan kemiskinan dari sektor pendidikan yaitu program pendidikan gratis mulai dari SD, SMP, dan SMA (wajib belajar 12 tahun) serta beasiswa untuk anak dari keluarga ekonomi miskin agar kuliah di perguruan tinggi (Sagasaja).

Program tersebut dibuat untuk membantu masyarakat agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan di Pariaman yaitu orang miskin karena dia tidak sekolah dan ada yang tidak sekolah karena dia miskin.

Di bidang kesehatan, lanjutnya Pemkot Pariaman membayarkan premi warga miskin di Jaminan Kesehatan Nasional BPJS sehingga daerah itu mencapai Universal Health Coverage (UHC). Karena Pariaman telah UHC maka warga di daerah itu dapat berobat gratis dengan menunjukkan KTP.

Dari sektor pertanian, lanjutnya semua kegiatan pertanian dan perikanan di Pariaman dilakukan intervensi khusus untuk warga miskin sehingga minimal untuk kebutuhan rumah tangganya bisa terpenuhi dan hasil lebihnya bisa dijual ke pasar.

Sedangkan bidang infrastruktur, kata dia Pemkot Pariaman telah membuka 24 ruas jalan dengan panjang 45 kilometer dengan pola pengerjaan gotong royong atau tanpa penggunaan APBD.

Jalan tersebut dibuka tidak saja untuk mempermudah akses sosial masyarakat namun juga ekonomi dan pariwisata. Hal tersebut karena disejumlah ruas jalan terdapat di tepi pantai dan sungai yang potensial untuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, kata dia semua ASN di Pariaman diminta mereformasi pemikiran bahwa penanganan kemiskinan bukan tugas Dinas Sosial saja namun juga seluruh aparatur pemerintahan.

Ia menambahkan saat ini Pariaman merupakan salah satu daerah yang menjadi Piloting Project Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan oleh KemenPAN-RB semenjak akhir tahun lalu. (rdr/ant)

Gabung WhatsApp Channel, Telegram Channel, dan follow juga Facebook, Instagram Radar Sumbar untuk update berita terbaru
Exit mobile version