PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman, Sumatera Barat menyebutkan sebagian besar fasilitas kesehatan (faskes) di daerah itu yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik telah berakreditasi paripurna.
“Kami selalu berbenah dari aspek sarana prasarana di semua pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas dan klinik,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pariaman Nazifah di Pariaman, Selasa.
Setidaknya satu RSUD, enam dari tujuh Puskesmas, dan 14 dari 16 klinik di Pariaman telah berakreditasi Paripurna.
Ia menyebutkan adapun Faskes yang memperoleh Paripurna tersebut yaitu RSUD dr. Sadikin serta Puskesmas Pariaman, Puskesmas Marunggi, Puskesmas Kurai Taji, Puskesmas Air Santok, Puskesmas Kampung Baru Padusunan, dan Puskesmas Naras.
Sedangkan satu Puskesmas lagi yaitu Puskesmas Sikapak tinggal menunggu hasil dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena penilaian akreditasi dilakukan akhir 2023.
Nazifah mengatakan akreditasi ini dilakukan oleh Kemenkes lima tahun sekali. Pada 2019 Pariaman meraih akreditasi utama yang diterima oleh Puskesmas Kampung Baru Padusunan dan Puskesmas Kurai Taji. Capaian pada 2023 tersebut diraih atas upaya peningkatan pelayanan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan di Pariaman.
Ia mengatakan pemerintah pusat lebih memprioritaskan pelayanan dasar sehingga diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Pariaman cukup sampai Puskesmas saja jangan sampai ke rumah sakit.
Oleh karena itu, lanjutnya pada 2024 Puskesmas Air Santok menjadi percontohan sebagai Puskesmas yang menjadi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Sumbar. Penilaiannya akan dilakukan Januari hingga Februari 2024 sedangkan peluncuran ILP dilakukan oleh Kemenkes pada September 2024.
“Kita harus menindaklanjuti hal ini, kita terus melakukan rapat persiapan menjelang penilaian besok,” ujarnya.
Meskipun pelayanan kesehatan di Puskesmas diprioritaskan namun pemerintah tetap memperbaiki sarana rumah sakit. Hal tersebut dilihat dari peningkatan sarana di RSUD dr. Sadikin pada 2024 melalui Dana Alokasi Khusus.
Dana dari pemerintah pusat tersebut akan digunakan untuk membangun ruang operasi, Kamar Rawat Inap Terstandar (KRIS), dan labor kesehatan masyarakat. (rdr/ant)