SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menyediakan 20 persen anggaran nagari atau desa untuk menjalankan program ketahanan pangan di daerah itu.
“Ketahanan pangan menjadi perhatian pemerintah saat ini. Pangan tidak boleh kurang dan pangan harus terpenuhi, sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari lintas sektor. Salah satu upaya adalah menyediakan anggaran di nagari,” kata Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto di Simpang Empat, Minggu.
Ia mengatakan dengan jumlah nagari saat ini mencapai 90 nagari setelah adanya pemekaran maka upaya menjaga ketahanan pangan akan dapat berjalan dengan baik
“Kegiatan menjaga ketahanan pangan itu bisa dilakukan dengan menggalakkan tanaman holtikultura seperti padi, cabai, bawang, ikan dan lainnya,” katanya
Menurutnya ketahanan pangan ini bukan masalah sepele. Semua pihak harus memikirkan dengan matang persoalan ini. Apa yang dihadapi oleh petani harus koordinasikan dengan penyuluh, nagari, camat dan dinas terkait sehingga ada jalan keluar dari persoalan tersebut.
Ia mencontohkan persoalan benih, pupuk, dan air harus direncanakan dengan matang karena program pemerintah itu, harus terencana dan terukur.
“Makanya kelompok tani harus memaparkan apa yang menjadi kebutuhanya, sehingga bisa kita ajukan dan kita susun. Karena program kerja itu mulai dari diajukan tahun ini, maka realisasi tahun depan, artinya semua terencana dan terukur,” sebutnya.
Untuk itu ke depan ia berharap harus diagendakan rapat koordinasi dengan pertanian.
Dikelompokkan sesuai wilayah seperti wilayah utara Pasaman Barat ini ada beberapa kecamatan sehingga jelas persoalan pertanian ini dan ada solusinya.
Di Kecamatan Parit Koto Balingka sendiri luas area pertanian mencapai 220 hektare. Ia meminta kepada petani untuk ikut asuransi, sehingga gagal panen pun masih bisa mendapatkan hasil.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari pada 2023 dana desa mencapai Rp34 miliar
Alokasi untuk dana desa menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena menjalankan konsep membangun Indonesia dari pinggiran.
Penggunaan dana desa digunakan diantaranya untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.
Pemulihan ekonomi itu berupa pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa, pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola badan usaha milik desa dan pengembangan desa wisata.
Lalu untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yakni perbaikan dan konsolidasi data desa dan pendataan perkembangan desa, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia warga desa dan peningkatan keterlibatan warga desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Juga perluasan akses pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, bantuan langsung tunai dana desa.
Selain itu dana desa juga digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam. (rdr/ant)