Lihat Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pasbar Minta Masyarakat segera Lapor

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Pasaman Barat Aditia Pratama (tengah). (Antara/Altas Maulana).

SIMPANGEMPAT, RADARSUMBAR.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum (pemilu), seperti peserta yang membagikan uang (politik uang) ataupun bagi-bagi sembako jika didukung dengan bukti yang cukup.

“Bantu Bawaslu mengawasi pemilu. Jika ditemukan segera laporkan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Pasaman Barat Aditia Pratama di Simpang Empat, Jumat.

Ia mengatakan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu sangat diharapkan apalagi kantor Bawaslu sudah ada di tingkat nagari atau desa.

“Ayo laporkan saja. Jangan takut. Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan,” katanya.

Bawaslu saat ini terus meningkatkan sosialisasi kepada kaum milenial untuk aktif mengawasi setiap tahapan Pemilu 2024.

Ia menjelaskan diantara yang dilakukan adalah menggalakkan sosialisasi ke masyarakat pinggiran dengan tatap muka langsung, pertemuan dengan kelompok organisasi masyarakat, artinya peserta sosialisasinya tidak dari perwakilan, melainkan seluruh anggota.

Kemudian pendidikan atau sekolah demokrasi atau sekolah kader pengawas pemilu, membentuk paguyuban atau kelompok komunitas perempuan seperti “perempuan berdaya mengawasi” dan komunitas Gen-Z pengawasan digitalisasi.

Lalu sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan kelompok masyarakat, kelompok pemuda dan lain lain, seminar talk show, FGD, dan menggalakkan media digital ini dengan melibatkan kaum Gen-Z.

“Sehingga melalui digital ini nanti bisa memberi akses bagaimana memberi ruang kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan di era digitalisasi saat ini,” sebutnya.

Pihaknya mengakui bahwa jumlah personil sangat terbatas hanya memiliki 90 orang pengawas untuk mengawasi 11 kecamatan dengan 90 nagari atau desa.

Untuk itu, katanya, dengan keterbatasan personil pengawas maka pihaknya melibatkan berbagai elemen dalam rangka pengawasan setiap tahapan Pemilu 2024. (rdr/ant)

Exit mobile version