PAYAKUMBUH, RADARSUMBAR.COM – Polemik terkait larangan berceramah Ustad Abdul Somad (UAS) di Payakumbuh menjadi pembicaraan hangat. Teranyar, pihak MUI Payakumbuh mengakui adanya larangan karena ada unsur politik praktis.
Ketua MUI Payakumbuh H Erman Ali mengklarifikasi soal larangan ulama asal Pekanbaru, Riau, Prof Ustadz Abdul Somad (UAS) berceramah di Kota Payakumbuh.
“Saya Erman Ali, Ketua MUI Payakumbuh menyatakan bahwa ada penolakan terhadap kehadiran UAS sebagai penceramah tabligh akbar di Kota Payakumbuh.”
“Itu sebenarnya MUI tidak menolak kehadiran UAS ataupun larangan berceramah di Kota Payakumbuh, tapi karena ada unsur politik praktis di dalamnya.”
“Setelah kami melihat dan perhatikan dan informasi dari yang lain, sehingga sesuai dengan keputusan Rakor MUI kalau ada mubaligh baik dari dalam maupun luar Kota Payakumbuh tidak mengizinkan mendakwahkan atau menyampaikan pengajian melalui tabligh akbar dengan berpolitik praktis maka oleh sebab itu kami melarang hal itu,” ujar H Erman Ali dikutip dari akun instagram@sudutpayakumbuh.
H Erman menegaskan, MUI tidak melarang UAS melakukan tabligh akbar. Tetapi karena ada mendukung satu calon dari beberapa calon (Pilkada) yang ada di Payakumbuh.
Sementara, dikutip dari akun instagram @fakhry_emil_habib atau Fakhri Emil Habib Lc, MH Tuangku Rajo Basa, selaku ketua panitia acara tabligh akbar serta peletakan batu pertama markaz al Husam di komplek Masjid al-Mubarok Tiakar dengan menghadirkan UAS, merasa perlu menyempaikan beberapa hal.
Dia menyebut kronologinya adalah Al-Husam Littafaqquh Fiddin merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, bebas dari unsur politik maupun bisnis.
Maka untuk melaksanakan kegiatan ini pun, perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah, polisi, masyarakat, maupun MUI.
“Maka kami mengirim surat permohonan izin kepada MUI pada Selasa (15/10/2024) lalu,” tulis Fakhri Emil dinukil dari Republika.
Kemudian, MUI menyampaikan bahwa MUI tak perlu mengeluarkan izin, sebab pada acara kajian UAH beberapa hari yang lalu pun MUI tidak mengeluarkan surat izin. Acara tetap dapat dilaksanakan tanpa surat rekomendasi dari MUI.
Pada Rabu malam (16/10/2024), Fakhri mendapati bahwa MUI mengeluarkan surat yang berisi penolakan kegiatan tabligh akbar bersama UAS berdasarkan dugaan-dugaan tanpa tabayyun kepada panitia kegiatan.
Kemudian, pada Kamis (17/10/2024) siang, beredar kembali video ketua MUI Payakumbuh. Menurut Fakhri, UAS berhak memberikan dukungan kepada siapapun, dimanapun, sesuai dengan ijtihad politik yang beliau lakukan.
Kalaupun UAS ingin berkampanye, maka itu adalah hak beliau sebagai warga negara selama mengikuti aturan yang berlaku.
Kemudian, Fakhri menegaskan acara yang diselenggarakan al-Husam tidak memiliki tendensi politik, murni demi khidmah ilmu. Acara itu dilaksanakan di masjid, yang juga tidak memungkinkan diadakan kegiatan kampanye secara terbuka.
Menurut Fakhri, MUI Payakumbuh juga tidak melakukan tabayyun dengan panitia acara. Bahkan awalnya terkesan mengizinkan. Namun tiba-tiba beredar surat penolakan yang dikeluarkan hanya atas dasar dugaan.
“Dan ini yang kami sayangkan sebab surat yang sebenarnya bisa dikirim langsung kepada panitia namun malah dikirim ke publik,” ujar Fakhri.
Menurut Fakhri, lebih bijak MUI mengeluarkan surat yang berisi pesan kepada panitia. Tujuannya agar benar-benar mengawal kegiatan tabligh akbar dari kampanye, bukan malah menolak.
Sementara itu, dalam dialog yang digelar di Padang TV terkait polemik tersebut ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Seperti dari postingan Gusnik Adiputra di laman facebooknya.
Yakni, pertama, ulama luar dalam polemik yang dimaksud tersebut adalah UAS. Ternyata, ini berkaitan langsung dengan Pileg 2019 dan Pilkada tahun 2020 yang disebut langsung oleh Sekretaris MUI Payakumbuh.
Kemudian, agenda ini sudah disetting dari awal. Gusnik dalam tulisannya menyebut sudah membuktikan dengan adanya tokoh yang datang ke Pekanbaru.
“Malahan, sebelum tokoh yang dari Bukittinggi itu datang, tanggal 28 Mei 2024 ada salah satu Ketua MUI di Sumbar sudah langsung menyampaikan pesan kepada Ustadz Abdul Somad عبد الصمد untuk tidak ikut ke pilkada salah satu daerah di Sumbar,” tulisnya.
“Berkaitan dengan acara di Bukittinggi, pernah juga salah satu calon meminta UAS tidak ikut campur di Bukittinggi supaya bisa enak berkompetisi, saya saksinya,” tambahnya.
Di closing statement juga sudah sampaikan apa dan bagaimana langkah UAS ke Sumatera Barat. “Sampai mati berat kaki saya melangkahkan kaki ke Sumatera Barat”.
“Mohon maaf semua panitia dan semua masyarakat Sumbar. Termasuk KAN yang akan kasih gelar kepada UAS, “Datuak Gajah Tongga”. Orang yang pada masanya yg mengalahkan lancang kuning,” tutup tulisan tersebut. (rdr)