PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sangat menyesalkan minimnya kepedulian pemerintah daerah setempat pada sektor pertanian.
Ketua HKTI Pesisir Selatan Eri Nofriadi menyampaikan minimnya keberpihakan itu terkonfirmasi dari anggaran yang belum berpihak pada sektor pertanian. Padahal ia merupakan tulang punggung perekonomian daerah. “Dari situ orang dapat menilai berpihak atau tidaknya pada peningkatan kesejahteraan petani,” ungkapnya di Painan.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Pesisir Selatan alokasi anggaran sektor pertanian dalam APBD hanya Rp45 miliar atau hanya sekitar 3 persen dari total APBD tahun ini yang sebesar Rp1,6 triliun. Sesuai ketentuan porsi anggaran pertanian dalam APBD minimal 10 persen, mengingat ia salah satu urusan wajib. Apalagi di Pesisir Selatan tercatat penyumbang paling besar pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.
Sektor pertanian hingga kini tidak hanya tercatat sebagai penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi, tapi sekaligus penyerap tenaga kerja paling banyak, yakni lebih dari 40 persen dari total angkatan kerja. Ia melanjutkan besaran yang dialokasikan itu tidak sesuai dengan potensi pertanian di Pesisir Selatan. “Jadi, mustahil anggaran mampu mendongkrak sektor pertanian, apalagi untuk kesejahteraan petani,” tuturnya.
Selain penyumbang terbesar pertumbuhan, menurutnya sektor pertanian berkaitan erat program pengentasan kemiskinan. Betapa tidak, sebagian besar masyarakat miskin adalah keluarga petani. Mereka adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak perekonomian, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, sehingga butuh stimulan dan perlindungan dari pemerintah.
