JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, mempercepat pembangunan puluhan ribu hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Langkah strategis itu diambil guna memastikan para pengungsi segera mendapatkan tempat tinggal layak dan tidak lagi bergantung pada tenda darurat.
Berdasarkan data Satgas PRR per 3 April 2026, sebjumlah 230 unit huntap telah rampung dibangun dari total rencana 35.368 unit di tiga provinsi tersebut.
Saat ini, sejumlah 1.240 unit lainnya sedang dalam proses pengerjaan. Secara rinci, Aceh mencatatkan target terbesar dengan 26.418 unit (104 selesai), disusul Sumatra Utara 5.690 unit (120 selesai), dan Sumatra Barat 3.260 unit (6 selesai).
Sejalan dengan pembangunan hunian permanen, penyelesaian huntara juga terus digenjot. Hingga saat ini, sejumlah 17.084 unit huntara atau sekitar 89 persen dari target 19.135 unit telah berhasil diselesaikan.
Sumatra Barat telah menuntaskan 100 persen target huntara (830 unit), sementara Sumatra Utara mencapai 97 persen (995 unit), dan Aceh berada di angka 88 persen (15.259 unit).
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kecepatan pembangunan infrastruktur itu sangat bergantung pada akurasi pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia meminta para bupati dan wali kota untuk proaktif memvalidasi pilihan skema hunian para penyintas.
“Kunci utama huntap adalah data. Saya mohon dengan segala hormat rekan bupati/wali kota, buatlah tim kecil untuk mendata rumah warga yang rusak berat dan hilang.”
“Tanyakan satu-satu, apakah mereka menginginkan skema *in situ* (bangun di lokasi lama) dengan stimulan Rp60 juta, atau relokasi ke kompleks komunal,” tegas Tito dalam keterangan resminya dilansir Sabtu (4/4/2026).
Bagi penyintas yang memilih tidak tinggal di huntara, Satgas telah merampungkan 100 persen penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).
Sejumlah 14.021 kepala keluarga di tiga provinsi telah menerima bantuan senilai Rp600.000 per bulan untuk durasi tiga bulan, dengan total nilai Rp1,8 juta per KK.
Selain fokus pada hunian, Satgas PRR juga melaporkan kemajuan signifikan dalam pembersihan material sisa bencana.
Hingga 2 April 2026, proses pembersihan lumpur di 528 titik lokasi telah mencapai 84,28 persen. Dari total lokasi tersebut, 445 titik sudah rampung dibersihkan, sementara 83 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Kegiatan pembersihan itu dilakukan dalam dua tahap, di mana tahap pertama yang memfokuskan pada akses jalan nasional telah rampung 100 persen sejak Januari lalu.
Saat ini, Satgas berfokus pada tahap kedua yang menyasar fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, serta perkantoran guna memulihkan roda kehidupan masyarakat di Sumatra. (rdr/infopublik)
