JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial, khususnya berbagai isu yang menyerang Presiden Prabowo Subianto. Andre menegaskan, masyarakat jangan mudah percaya pada narasi yang belum terverifikasi karena berpotensi menyesatkan opini publik.
Melalui unggahan dan pernyataannya di media sosial kemarin, Andre Rosiade mengingatkan pentingnya budaya cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Menurutnya, banyak isu yang sengaja dibangun dengan narasi negatif tanpa disertai data dan fakta yang utuh.
“Saya berharap saudara dan teman-teman semua lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan mudah percaya pada setiap informasi yang beredar sebelum memastikan kebenarannya. Mari biasakan memeriksa fakta, melihat data secara utuh, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.
Ketua DPD Gerindra Sumatra Barat (Sumbae) itu menyebut, belakangan muncul berbagai isu yang menyerang Presiden Prabowo, mulai dari kunjungan kenegaraan, biaya perjalanan luar negeri, kondisi ekonomi nasional, pasar modal, hingga kebijakan pendidikan dan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.
Andre menilai sebagian narasi yang beredar sengaja dibangun untuk membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan informasi yang viral di media sosial. “Karena fakta adalah dasar yang harus kita pegang, bukan sekadar opini atau asumsi,” tegas Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menyebut, sejumlah isu yang dinilai tidak sesuai fakta. Salah satunya terkait kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris pada 28 Mei 2026 yang dituding dilakukan mendadak tanpa perencanaan. Padahal, agenda tersebut disebut telah diumumkan Menteri Luar Negeri sejak 22 April 2026 atau lebih dari satu bulan sebelumnya.
Begitu juga dengan isu biaya penginapan Presiden dan rombongan di Prancis yang disebut menghabiskan Rp5,8 miliar. Klarifikasi yang beredar menyebut angka tersebut hanya berdasarkan published rate hotel dan tidak mencerminkan biaya sebenarnya karena rombongan negara tidak membayar tarif umum hotel serta tidak seluruh perangkat tinggal di lokasi yang sama.
Andre juga menyoroti isu pelemahan rupiah dan IHSG yang dikaitkan secara langsung dengan kinerja Presiden. Katanya pelemahan rupiah merupakan persoalan struktural jangka panjang, sementara pemerintah sedang melakukan berbagai langkah koreksi melalui penguatan devisa hasil ekspor, pengaturan ekspor SDA satu pintu, hingga peningkatan investasi nasional melalui Danantara.
“Sementara terkait IHSG, dijelaskan bahwa pemerintah justru tengah mendorong reformasi pasar modal agar lebih sehat, transparan, dan sesuai standar global,” kata Andre Rosiade.
Tak hanya itu, Andre juga menanggapi isu kebijakan pendidikan bahasa asing yang dinarasikan tidak realistis. Kebijakan tersebut bertujuan memperluas wawasan global generasi muda dan didukung pemanfaatan teknologi pendidikan seperti Interactive Flat Panel (IFP).
Isu lain yang ikut disorot adalah narasi soal pembatalan kunjungan Presiden ke Italia, Austria dan Hungaria. Faktanya tidak pernah ada jadwal resmi kunjungan kenegaraan yang ditetapkan ke tiga negara tersebut pada 2026 sehingga tidak ada pembatalan seperti yang dinarasikan.
Begitu pula dengan isu sapi kurban Presiden yang disebut menggunakan APBN untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi yang sudah dianggarkan negara sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan untuk kepentingan pribadi Presiden.
Andre menegaskan, perbedaan pandangan politik adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, menurutnya, demokrasi tidak boleh diisi dengan fitnah, manipulasi data, maupun penyebaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun ruang informasi yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan data serta fakta yang benar sebelum menyebarkan sebuah informasi “Jangan sampai masyarakat digiring oleh narasi yang tidak utuh. Mari kita lawan disinformasi dengan budaya cek fakta,” tutup Andre. (rdr)
