PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy, meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk lebih proaktif dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurut Vasko, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat, melainkan harus aktif menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang matang agar Sumbar dapat menjadi prioritas dalam pelaksanaan program nasional.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegas Vasko saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai keterlibatan daerah dalam PSN dan PKPN menjadi salah satu solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan, terutama di tengah keterbatasan APBD dan tingginya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.
Vasko juga menekankan bahwa paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Daerah yang paling siap dengan perencanaan matang akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang hanya mengandalkan kebutuhan tanpa kesiapan teknis.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, mengatakan pemerintah provinsi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk mempercepat dukungan terhadap program strategis nasional di daerah.
Setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor, termasuk keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.
Ia menambahkan, sesuai arahan Wakil Gubernur, penyusunan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Setelah itu, proposal akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas untuk peluang implementasi pada 2027.
Dukungan yang disiapkan tidak hanya mencakup program fisik, tetapi juga program nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera memetakan kebutuhan sesuai bidang masing-masing untuk diintegrasikan dalam proposal ke pemerintah pusat. (rdr/adpsb/alf/bud)
