Di luar angka tersebut, Mahfud menyebut negara juga masih berpotensi ditagih sejumlah perusahaan transnasional akibat kontrak yang dibuat Kemenhan.
Presiden Joko Widodo, kata dia, juga telah meminta agar kasus yang merugikan negara hingga ratusan miliar tersebut dapat segera diusut tuntas. “Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” kata Mahfud dalam konferensi persnya, Kamis (13/1).
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengakui ada indikasi keterlibatan sejumlah prajurit TNI dalam proyek ini. Dugaan keterlibatan prajurit TNI diketahui oleh Andika setelah berbicara dengan Mahfud. “Beliau (Mahfud) menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai. Memang beliau menyebut ada indikasi awal beberapa personel TNI yang akan masuk dalam proses hukum,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (14/1). (ant)