PADANG, RADARSUMBAR.COM – Relevansi antara bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) layak diwujudkan dalam sebuah kesepakatan dan komitmen.
Sebagai bagian dari program nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendukung pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy pada pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, serta pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM yang dimotori oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumbar di Auditorium Gubernuran, Jum’at (22/7/2022).
Wagub menuturkan, bisnis sebagai sektor yang berpengaruh penting dalam keberlanjutan sebuah negara perlu melakukan penguatan nilai-nilai HAM. Hal ini dikarenakan sektor ini ternyata merupakan salah satu penyumbang angka pelanggaran yang cukup tinggi.
“Oleh karena itu setiap kelompok kerja yang berasal dari OPD Pemprov Sumbar dapat mempedomani setiap rencana anggaran pada kegiatan yang berkenaan dengan penegakan HAM, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya,” kata Wagub.
Lebih lanjut Wagub Audy mengatakan implementasi bisnis dan HAM relatif dipandang sebagai suatu hal yang baru. Maka dari itu, diperlukan pemahaman singkat dan cepat oleh masing-masing gugus tugas daerah yang telah dibentuk, sesuai dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing.
Sementara itu, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Mualimin Abdi mengatakan pembentukan gugus tugas tersebut merupakan tindak lanjut dari program Dewan HAM PBB.