PADANG, RADARSUMBAR.COM – Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi 3,37 persen pada 2025, Pemprov Sumbar justru mencatat perbaikan pada sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat.
Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa, disertai penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya kualitas pembangunan manusia.
Data tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi saat menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7).
Mahyeldi menjelaskan, perlambatan ekonomi dipengaruhi tekanan ekonomi makro global dan nasional, ditambah serangkaian bencana alam yang melanda Sumbar.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi,” ujarnya.
Meski pertumbuhan ekonomi melambat, Mahyeldi menilai berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah berhasil menjaga daya tahan masyarakat.
Selain angka kemiskinan yang menurun, tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 5,52 persen, Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 dan tetap berada di atas rata-rata nasional.
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” katanya.
Menurut Mahyeldi, capaian tersebut menjadi dasar penyusunan arah kebijakan pembangunan Sumbar tahun 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.”
Pemerintah akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Ia menegaskan seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program, sehingga belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” tegasnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov Sumbar juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, dan optimalisasi aset daerah.
Belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, serta percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Secara fiskal, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun.
Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan, APBD Sumbar 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memperkuat pembangunan Sumatera Barat di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi. (rdr/adpsb)
