BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Gagasan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang dipaparkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, bahkan langsung menginstruksikan pembentukan tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengkaji dan menindaklanjuti berbagai peluang yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Arahan tersebut disampaikan Mahyeldi usai mendengarkan pemaparan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, H. M. Rifki, di hadapan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan OPD di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Senin (29/6).
Menurut Mahyeldi, sepuluh gagasan yang dipresentasikan tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Seluruhnya dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat layanan haji dan umrah, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Barat.
“Ada sepuluh poin besar yang semuanya menguntungkan untuk Sumatera Barat. Walaupun masih berupa ide, ini harus kita tangkap. Segala sesuatu berawal dari ide, bahkan dari mimpi. Karena itu perlu kita lanjutkan, apalagi semuanya memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Salah satu gagasan yang menjadi perhatian Gubernur adalah penguatan Embarkasi Padang sebagai pusat layanan haji dan umrah di kawasan Sumatera bagian tengah. Menurutnya, jika jemaah asal Provinsi Riau dan Jambi dapat memanfaatkan Embarkasi Padang, maka biaya perjalanan haji berpotensi lebih efisien sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi Sumatera Barat.
Mahyeldi menilai peluang tersebut perlu diiringi dengan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas Jalan Tol Padang–Pekanbaru. Infrastruktur yang memadai dinilai akan memperkuat akses layanan haji dan umrah sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Selain itu, pengembangan ekosistem ekonomi haji juga dinilai dapat membuka ruang baru bagi pemberdayaan UMKM, pengembangan Kampung Haji, penguatan program tabungan haji sejak usia dini, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berbasis layanan haji dan umrah.
Menurut Mahyeldi, berbagai potensi tersebut perlu dipersiapkan sejak dini agar Sumatera Barat mampu mengambil manfaat dari besarnya aktivitas penyelenggaraan haji dan umrah, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Untuk mempercepat realisasi gagasan tersebut, Mahyeldi menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator tim lintas OPD. Tim ini akan bertugas mengkaji setiap usulan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Ia juga meminta Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat dilibatkan dalam tim tersebut agar pembahasan program dapat dilakukan secara terpadu bersama OPD terkait.
Selain pembentukan tim, Mahyeldi juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Jambi untuk menjajaki kerja sama pengembangan layanan haji dan umrah melalui Embarkasi Padang.
“Saya harap seluruh gagasan yang telah dipresentasikan dapat segera ditindaklanjuti. Bentuk timnya, bahas bersama OPD terkait, dan libatkan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat agar program-program ini dapat diwujudkan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Mahyeldi berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dapat melahirkan langkah konkret dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan.
Menurutnya, jika seluruh potensi tersebut dikelola secara kolaboratif, penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, serta membuka peluang pembangunan baru di Sumatera Barat. (rdr)
