JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Mayoritas pemilih di Amerika Serikat (AS) menilai kondisi keuangan mereka memburuk sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari 2025, menurut jajak pendapat Financial Times yang dirilis Minggu (16/8).
Jajak pendapat yang dilakukan firma riset Focaldata tersebut menunjukkan lebih dari 53 persen pemilih terdaftar mengatakan kondisi keuangan mereka memburuk di bawah pemerintahan Trump.
Ketidakpuasan serupa juga terlihat di kalangan pemilih independen. Hampir 57 persen pemilih independen menyatakan kondisi keuangan mereka memburuk. Bahkan, hampir seperempat pemilih yang mengidentifikasi diri sebagai anggota Partai Republik menyampaikan hal serupa.
Hasil survei nasional tersebut juga menunjukkan Partai Demokrat unggul dalam persepsi pemilih terkait penanganan lapangan kerja dan perekonomian, dua isu yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Partai Republik.
Temuan tersebut muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap tingginya biaya hidup di AS.
Data Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan inflasi pada Juli melambat, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi. Indeks harga konsumen meningkat 0,1 persen secara bulanan dan 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Senior Fellow Brookings Institution Darrell West mengatakan inflasi yang lebih tinggi daripada kenaikan upah membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Inflasi melampaui kenaikan upah dan orang-orang kesulitan membayar tagihan mereka. Banyak yang merasa tertinggal dan tidak mampu mengimbangi biaya makanan, bensin, dan perawatan kesehatan,” kata West kepada Xinhua.
Sejumlah pakar menilai sentimen negatif terhadap kondisi perekonomian dapat menjadi persoalan bagi Partai Republik dalam menghadapi pemilihan paruh waktu.
Christopher Galdieri, profesor ilmu politik di Saint Anselm College, New Hampshire, mengatakan ketidakpuasan ekonomi dirasakan secara luas meskipun sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang berbeda.
“Apa yang kita lihat di masyarakat luas adalah ketidakpuasan ekonomi secara umum, terlepas dari apa yang dikatakan indikator ekonomi,” ujar Galdieri kepada Xinhua. (rdr/ant)
