Oleh: Andri Rusta
(Dosen Ilmu Politik Unand, Peneliti Spektrum Politik Institut)
Kekecewaan masyarakat Sumatera Barat terhadap berhentinya sementara pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru sejak setahun yang lalu dirasakan oleh Andre Rosiade. Sebagai wakil rakyat yang bekerja di Komisi VI DPR RI dalam lingkup tugas BUMN dan investasi telah mendorong Andre untuk mencarikan solusi terhadap kekecewaan tersebut.
Andre merasa perlu menjawab kekecewaan masyarakat dengan meminta pihak Hutama Karya (infrastruktur) kembali bekerja menyelesaikan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini, khususnya ruas Padang-Sicincin sejauh 36 km. Apalagi Andre melihat belum adanya progres yang berrati dilakukan pemerintah provinsi sehingga terkesan memang “tidak mampu” menyelesaikan pembangunan jalan tol ini.
Empati kepada Masyarakat
Langkah konkret Andre menyelesaikan masalah pembangunan jalan tol ini adalah bukti empatinya kepada masyarakat Sumatera Barat yang juga menjadi konstituennya. Tidak hanya sekadar ide dan gagasan yang disampaikannya kepada media di banyak kesempatan, tapi juga mewujudkannya dalam bentuk kerja nyata bagaimana pengerjaan jalan tol ini mulai dilakukan.
Bahkan, tidak hanya itu, Andre juga memberi “hadiah” lain kepada masyarakat Sumatera Barat, yaitu meminta pihak Hutama Karya menyelesaikan pembangunan fly over di Sitinjau Laut. Sebenarnya pembangunan fly over ini memang sudah diusulkan pemerintah provinsi kepada Menteri Bappenas tahun lalu, namun gagal.
Padahal sedari awal sudah dikoar-koarkan bahwa pembangunan fly over ini akan dilaksanakan tahun ini. Malangnya hal ini tidak terbukti dan bahkan usulan ini ditolak oleh pemerintah pusat. Ketika rencana pembangunan fly over ini diberitakan, tidak sedikit publik meragukan keberlanjutan pembangunan fly over ini bisa terwujud. Karena jaringan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur sampai ke pusat memang tidak sekuat yang dimiliki oleh Andre Rosiade.
Karenanya tidak heran, melalui kekuatan lobi, jaringan dan ide cerdas Andre mengusulkan skema pembangunan fly over tersebut melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maka insyaa Allah tahun depan pembangunan akan segera dilaksanakan.
Tidak sampai di situ saja. Polemik pembangunan Pasar Raya Tahap VII sepertinya juga akan segera diselesaikan Andre Rosiade. Sebagai informasi pembangunan Pasar Raya Tahap VII ini juga perlu diselesaikan setelah tertunda-tunda hampir satu dekade lebih pasca gempa 2009 yang lalu.
Koalisi Vertikal
Lalu apa yang dimiliki Andre Rosiade sehingga apa yang digagas dan diperjuangkannya mendapat dukungan dari pemerintah pusat? Menurut saya yang dimiliki Andre Rosiade adalah kekuatan lobi dan jaringan yang dimilikinya dalam pemerintahan membuat masalah yang dihadapi masyarakat Sumatera Barat dapat diselesaikan.
Dalam konteks pembangunan yang dilaksanakan di Sumatera Barat yang minus dengan anggaran pembangunan, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan lobi dan luasnya jaringan yang dimiliki oleh kepala daerah. Apalagi kalau APBD yang dimiliki daerah sangat minim dan investasi yang tidak kunjung datang. Karena faktanya tanpa jaringan yang kuat kepada pemerintah pusat, baik ke presiden maupun ke menteri sebagai pembantu presiden, maka Sumatera Barat akan sulit melaksanakan pembangunan.
Konteks lobi dan jaringan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan ini relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Ehito Kimura (2013) tentang vertical coalition. Walaupun konteks teori ini berangkat dari konsepsi pemekaran daerah, namun teori ini juga relevan melihat pembangunan yang dilaksanakan di daerah.
Dalam teorinya, Kimura menjelaskan pentingnya kerjasama secara vertikal antara elite lokal dan elite pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Dalam hal ini elite lokal menggunakan relasinya di pusat untuk menyampaikan usulan pembangunan dalam bentuk proposal yang mereka ajukan. Melalui kekuatan lobi dan jaringannya dengan elite di tingkat pusat, maka proyek pembangunan yang diusulkan bersedia dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Tentu bukanlah hal yang mudah membangun jaringan politik dan kekuatan lobi ini. Apalagi jika partai yang mengusung kepala daerah berbeda dengan partai penguasa di tingkat pusat. Memang secara teorinya apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah akan ditampung dan tidak akan ditolak oleh pemerintah pusat.
Karena secara etika berpemerintahan hal ini tidak akan terjadi dan akan menimbulkan reaksi masyarakat di daerah. Namun yang sering dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan cara menggantung dan tidak akan merespons proposal proyek pembangunan yang diminta oleh daerah. Inilah sebabnya mengapa banyak proposal pembangunan yang diusulkan pemerintah daerah sulit direalisasikan oleh pusat.
Menariknya apa yang dilakukan Andre Rosiade terkait dengan model koalisi vertikal ini justru keluar dari kelaziman yang ada. Andre justru tidak berkoalisi dengan elite daerah dalam upayanya menyelesaikan masalah pembangunan di Sumatera Barat. Malah Andre membangun koalisinya dengan masyarakat Sumatera Barat.
Andre justru keluar dari konsepsi yang dikatakan oleh Kimura di atas. Koalisi vertikal yang dibangun oleh Andre Rosidade justru berbasiskan aspirasi masyarakat yang coba dia kumpulkan melalui reses yang dilakukannya. Andre seakan-akan mewakili langsung elite lokal sekaligus memainkan fungsinya sebagai anggota DPR menjadi elite pusat. Melalui kekuatan jaringan yang dimilikinya di pemerintahan serta didukung oleh kemampuan lobinya yang mumpuni, proposal pembangunan yang diajukan selalu mendapat dukungan pemerintah pusat.
Tidak heran dengan kemampuan yang dimiliki Andre Rosiade ini, banyak pihak yang menginginkan dirinya menjadi Gubernur Sumatera Barat ke depan. Masyarakat melihat kiprah Andre Rosiade selama ini sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat. Walaupun saya sebenarnya sangat keberatan dan menyayangkan keinginan masyarakat yang mendorong Andre Rosiade maju menjadi calon Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada serentak tahun 2024.
Mengapa demikian? Sungguh disayangkan eksistensi Andre Rosiade di kalangan elite politik nasional harus didegradasi ke level politik lokal. Biarlah Andre Rosiade menjadi elite di pusat dengan potensi besar yang dimilikinya sebagai mitra koalisi publik Sumatera Barat. Yang penting sekarang bagaimana masyarakat terus menjaga komunikasinya dengan Andre Rosiade menyampaikan masalah pembangunan yang dihadapi daerah ini sekaligus menyiapkan calon gubernur yang mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat di tahun 2024. (*)