PADANG, RADARSUMBAR.COM – Meski masih tinggal beberapa bulan lagi suasana Pemilu Gubernur (Pilgub) Sumbar sudah mulai terasa seiring dengan bermunculannya sejumlah nama. Salah satunya Epyardi Asda yang saat ini menjabat Bupati Solok. Epyardi digadang-gadang bakal menjadi lawan kuat bagi gubernur incumbent Mahyeldi Ansharullah.
Pakar politik menilai karakter tegas dan keras dari Epyardi justru jadi pembeda dengan Mahyeldi yang lemah lembut. Perbedaan karakter kedua calon ini dapat menjadi alternatif masyarakat untuk memilih calon yang diinginkan.
“Epyardi menjadi pembeda dengan Mahyeldi. Dengan yang dilakukan Epyardi (tegas dan keras) adalah salah satu cara yang menarik bahwa dia ingin menunjukkan dirinya berbeda dengan Mahyeldi. Sekarang pilihannya ada di masyarakat. Apakah masyarakat suka pemimpin yang tegas dan keras atau pemimpin yang lemah lembut,” kata pakar politik dari Universitas Andalas (Unand) Andri Rusta yang dihubungi Radarsumbar.com, Selasa (26/3/2024).
Menurut Andri, sikap keras Epyardi yang banyak menuai kontroversi, di satu sisi mampu mendongkrak popularitasnya, terutama bagi masyarakat yang selama ini tidak puas dengan kinerja dari Gubernur Sumbar saat ini.
“Kesannya ribut-ribut tapi paling tidak dia menarik perhatian masyarakat, popularitasnya meningkat. Walaupun nanti ada kontroversi, itu lain hal. Epyardi ingin menunjukkan dirinya berbeda dengan Mahyeldi sehingga masyarakat yang tidak suka dengan Mahyeldi akan menilai positif apa yang dilakukan Epyardi,” terang Andri.
Untuk mengarungi Pilgub Sumbar 2024 ini, Andri melihat Epyardi punya modal yang cukup besar. Selain sebagai Bupati Solok aktif, Epyardi yang juga mantan anggota DPR RI punya dukungan popularitas dari sang anak yang juga anggota DPR RI. Tak hanya itu, Epyardi juga didukung Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga punya kursi di DPRD Sumbar. Namun demikian Epyardi tetap harus berkoalisi dengan partai lain sehingga memenuhi syarat kursi agar dapat maju dalam pencalonan Pilgub Sumbar.
“Koalisi yang telah terjalin saat Pilpres biasanya tidak akan berlanjut ke koalisi di daerah termasuk di Pilgub Sumbar, karena koalisi nasional tidak terikat dengan daerah. Namun demikian, kemungkinan koalisi Pilpres ini berlanjut, itu bisa saja terjadi,” kata Andri.