PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meraih skor tertinggi kedua dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2024 yang dilakukan oleh Bappenas RI. Pemprov Sumbar memperoleh skor 94,59 dengan predikat Sangat Baik, hanya kalah tipis dari Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang meraih skor 95,97.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa prestasi ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan mempercepat pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. “Alhamdulillah, kita menjadi provinsi terbaik kedua. Namun, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada angka. Yang lebih penting, dampaknya harus terasa nyata oleh masyarakat Sumbar,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (11/1/2025).
Mahyeldi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov Sumbar yang telah bekerja keras dalam merencanakan pembangunan dengan matang, serta memastikan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tepat, dan berkualitas. “Skor tinggi ini harus menjadi pendorong semangat untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Sumbar,” tambahnya.
Penilaian IPPN ini disampaikan Bappenas RI melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PPN/Seistama Bappenas RI, Teni Widuriyanti, pada 26 November 2024. Selain Pemprov Sumbar, posisi tiga besar dalam penilaian ini juga ditempati oleh Pemprov Bengkulu (94,23), Pemprov Jawa Tengah (93,89), dan Pemprov Kalimantan Timur (93,11).
Teni Widuriyanti mengungkapkan bahwa penilaian IPPN bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sudah berbasis pada dampak nyata dan manfaat bagi masyarakat. “Prestasi ini juga merupakan bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) 2024, yang menjadi penilaian kinerja penting bagi seluruh kementerian, lembaga, dan daerah di Indonesia,” ujar Teni dalam surat tersebut.
Sumbar kini menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan target kinerja berbasis hasil. Salah satu indikator keberhasilan yang menonjol adalah nilai maksimal 10,00 yang diperoleh Pemprov Sumbar dalam aspek keterhubungan, yang menunjukkan bahwa target pembangunan daerah telah terintegrasi dengan sangat baik ke dalam kinerja lembaga terkait di tingkat provinsi.
“Hasil ini menunjukkan bahwa Pemprov Sumbar telah berhasil menghubungkan target pembangunan dengan kinerja lembaga terkait, dan dengan pencapaian ini, Sumbar harus terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Teni. (rdr)