PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggaran BPBD Sumbar 2023 hanya Rp10,4 miliar. Miris, untuk alokasi tanggap darurat dan rehab rekon hanya Rp65 juta. Itu untuk satu tahun. Tapi, jika lihai dan sigap, kucuran dana BNPB bisa segera didapat.
Maka jangan heran, ketika banjir melanyau Padang Jumat lalu, yang membelikan nasi bungkus korban bencana bukan BPBD.
“Mana ada anggaran kami, hanya Rp65 juta, bandingkan saja dengan pokir DPRD Sumbar,” kata seorang petugas BPBD, Senin (17/7/2023) di Padang.
BPBD Sumbar, kata Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi sudah melakukan koordinasi dengan BNPB menyangkut bencana alam Jumat pekan lalu itu.
“BNPB pasti membantu sebab sudah turun ke Sumbar. Berapa besaran nilai biaya operasional ini belum disampaikan , tergantung skala Bencana nya,” kata dia.
Yang pasti, kata Medi, BNPB membantu logistik, bahan makanan dan selimut. Lalu, bagi daerah yang sudah menetapkan status tanggap darurat bencana maka BNBP akan membantu biaya operasional dan personil.
Hanya Rp65 Juta
Seksi tanggap darurat BPBD Sumbar dapat alokasi anggaran menurut sejumlah staf di kantor itu, sangat kecil, Rp65 juta. Uang Rp65 juta itu, dibagi per kegiatan.
Rincian data yang didapat Singgalang, anggaran BPBD Sumbar 2023 tercatat Rp10, 4 miliar saja. Gunanya untuk: Penunjang urusan Rp 7,4 miliar. Yang masuk penunjuang itu adalah gaji, pemeliharaan dan beberapa kegiatan.
Kedua untuk bidang program penanggulangan bencana, duitnya Rp333,2 juta. Rinciannya untuk penyusunan rencana dan sosialiasi mitigasi bencana.
Lalu Rp163 juta untuk respon cepat dan pencarian serta evakuasi korban serta semua logistik yang diperlukan untuk kedua kegiatan tersebut.
Yang sangat diperlukan bidang rehab rekon, anggarannya Rp65 juta, ini hanya untuk satu rumah tanggap darurat saja oleh BNPB pusat.
Dana Rp10 miliar lebih sedikit itu, dipakai juga untuk pelayanan pencegahan, meliputi pelatihan mitigasi, pusdalops, penyediaan peralatan penanggulangan bencana. Berikut untuk pengelolaan risiko bencana. Berapa duit? Rp2332 juta saja.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi di tempat terpisah menyebutkan, APBD Sumbar 2023 sebanyak Rp6,7 triliun. Ini dipakai untuk 36 persen gaji pegawai, 33 persen pendidikan, 13 persen kesehatan.
Kemudian sisanya DAK dan DAU Peruntukan yang sudah ada arahan pelaksanaan sesuai PMK 212 tahun 2023. Kemudian dana pokok pikiran (pokir) 2023 (peranggota dewansekitar 7,5 miliar) sekitar Rp487 miliar.
“BPBD Sumbar dapar sekitar Rp11 miliar. BPBD merupakan lembaga daerah yang pelaksanaannya bersifat koordinatif, jika terjadi bencana.”
“Maka, BPBD mengkoordinasikan dengan dinsos (dapur umum dan Tagana), dengan unsur TNI dan Polri serta lembaga masyarakat lainnya,” kata dia.
Menurut dia, untuk perbaikan infrastruktur bukan BPBD tapi dilakukan oleh instansi teknisnya seperti BMCKTR, PSDA dan Perkimtan, sedangan utk tenaga medis dan RS dilakukan oleh dinas kesehatan. (rdr/sgl)
