PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kejadian bencana alam yang melanda Ranah Minangkabau.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy didampingi langsung empat kepala daerah menemui Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto pada Kamis, (27/7/2023) di Jakarta.
Keempat kepala daerah itu, Wali Kota Padang Hendri Septa, Bupati Agam Andri Warman, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, dan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar beserta sejumlah jajaran masing-masing daerah.
“Kita bersama Pak Gubernur menyampaikan penanganan bencana yang berdampak serius di empat daerah itu,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi melalui Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy pada Jumat, (28/7) sore.
Dia menyebut, dalam pertemuan tersebut Mahyeldi menyampaikan besarnya kejadian bencana pada 13-14 Juli 2023 lalu. Terutama di empat daerah yang dilanda banjir dan longsor, yakni Kota Padang, Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan.
Selain itu, dalam pemaparannya, Mahyeldi mengungkapkan bencana di wilayah Sumbar ini datang silih berganti. Bencana ini berdampak ke beragam sektor, termasuk terhadap infrastruktur umum hingga sektor pertanian.
Dampak signifikan itu lalu turut menjadi ancaman dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Padahal menurutnya, Sumbar juga menyuplai kebutuhan pokok wilayah lain, misalnya Jambi dan Riau.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menanggapi positif segala pemaparan Pemprov Sumbar. Termasuk memberikan arahan agar segala kebutuhan yang bersifat harus segera dan kategori mendesak, bisa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).
Kemudian jelas Suharyanto, untuk jangka menengah hingga panjang, seluruh kebutuhan yang dianggap perlu dalam pemulihan dan seterusnya dapat menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).
Kendati begitu, dia menggaris bawahi dan meminta agar seluruh persyaratan yang diperlukan untuk merealisasikan hibah RR dapat dikerjakan dalam tempo yang sesingkatnya. “Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang masih terkatung-katung,” ujarnya.
Menurutnya, BNPB juga tidak menutup kemungkinan akan menggandeng lintas kementerian/lembaga untuk memberikan solusi terbaik penanganan bencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang di wilayah Sumbar.
Selain itu, dia juga meminta agar pemanfaatan DSP atau hibah RR di masing-masing daerah hendaknya bisa lebih efisien dan terealisasi sebaik-baiknya. Terutama dalam peetanggungjawaban kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.
Turut hadir mendampingi Kepala BNPB, Plt. Sekretaris Utama BNPB Rustian, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah.
Kemudian, Kapusdatinkom BNPB Abdul Muhari, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko Prahoro, Kepala Biro Perencanaan BNPB Andy Eviana dan Kapusdalops BNPB Bambang Surya Putra.
Sebelumnya, terjadi bencana banjir hingga longsor sejumlah daerah di Sumbar akibat tingginya curah hujan. Daerah yang paling parah, yakni Kota Padang, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan.
Besarnya dampak bencana yang terjadi pada 13-14 Juli 2023 itu, keempat daerah ini ditetapkan status Darurat Bencana sejak 14-27 Juli 2023. Kemudian diperpanjang lagi seminggu ke depan.
Berdasarkan pemutakhiran data bencana 14-20 Juli 2023 pada lima daerah di Sumbar termasuk Pasaman Barat, tercatat 6.605 KK atau 23.961 jiwa yang terdampak, 6.496 unit rumah yang rusak, 69 fasilitas umum, 259 hektar lahan, dan 5 jiwa meninggal dunia. (rdr/rel)
