PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menargetkan menekan angka kemiskinan di daerah itu dari 4,20 persen pada 2023 menjadi 4,08 persen pada 2024 dengan berbagai kegiatan dan program peningkatan perekonomian masyarakat.
“Langkah pertama yang kami lakukan yaitu mengurangi beban masyarakat miskin. Misalnya, tetap menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman Hendri di Pariaman, Senin.
Ia mengatakan masyarakat miskin akan terbebani oleh banyaknya biaya hidup diantaranya di bidang kesehatan dan pendidikan sehingga pemerintah harus mengambil peran agar beban yang ditanggung warganya berkurang.
Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir Pemkot Pariaman menggratiskan biaya pendidikan siswa di daerah itu mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Pemkot Pariaman, lanjutnya juga akan memberikan bantuan makanan dan sembako kepada warga miskin di daerah itu dan menciptakan lapangan pekerjaan serta melaksanakan berbagai pelatihan.
Ia menyampaikan lapangan pekerjaan tersebut tidak saja dari pemerintah atau formal mulai dari pusat hingga desa namun juga informal yakni sektor swasta dan masyarakat.
Ie menjelaskan karena dalam peningkatan perekonomian masyarakat tersebut juga memerlukan investor maka Pemkot Pariaman terus berupaya menciptakan iklim investasi yang layak salah satunya dari sektor pariwisata dan perdagangan serta jasa.
“Mungkin dalam 2024 ini kami membuat kajian perencanaan investasi Kota Pariaman,” ujarnya.
Langkah terakhir yang akan dilakukan oleh Pemkot Pariaman untuk menekan angka kemiskinan di daerah itu yaitu merehabilitasi kawasan miskin mulai dari memperbaiki rumah, jalan, drenase, hingga sanitasi.
Langkah tersebut juga sebagai upaya mengurangi beban hidup keluarga miskin dalam mewujudkan rumah dan lingkungan yang sehat untuk keluarga.
Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan pada 2023 memang terjadi peningkatan angka kemiskinan di Pariaman yakni 4,13 persen pada 2022 menjadi 4,20 pada 2023 akibat sejumlah faktor.
Ia menyebutkan faktor tersebut mulai dari dampak pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi kunjungan wisatawan ke daerah itu hingga adanya transformasi dari era konvensional ke digital.
“Akibatnya banyak pekerjaan yang tidak ada lagi, sehingga ini harus dilakukan adaptasi oleh masyarakat,” katanya. (rdr/ant)
