Ia mencontohkan masalah stunting di Pasaman Barat. Jika data valid maka optimalisasi kegiatan dapat dilakukan misalnya persoalan ketersediaan jamban.
Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasaman Barat Anna Rahmadia mengatakan pihaknya akan menyiapkan rumah data kependudukan sesuai arahan pihak provinsi.
“Tahun sebelumnya sudah kita buat 10 rumah data kependudukan dan akan disempurnkan. Untuk tahun ini kita akan menyiapkan 9 lagi sehingga akan ada disetiap nagari atau desa,” ujarnya.
Menurutnya rumah data kependudukan itu sebagai upaya tersedia data publik dalam bidang kependudukan di kampung KB yang valid, terpercaya yang menjadi kebutuhan dasar dalam pelaksanaan program.
Tersediannya data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektor dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna.
Selain itu, fasilitasi pendataan RDK bertujuan juga untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat di kampung KB.
“Serta dapat membangun kelompok kerja dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya. (rdr/ant)