Menurutnya sesuai pasal 71 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu maka peserta dilarang memasang alat peraga di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan dan gedung milik pemerintah.
Kemudian juga dilarang memasang alat peraga di gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas umum lainnya yang mengganggu ketertiban.
“Juga dilarang di fasilitas milik Polri/TNI dan BUMN/BUMD,” katanya.
Pihaknya telah memberitahukan kepada partai politik dan peserta pemilu agar mematuhi surat dari KPU itu.
Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu Pasaman Barat Wanhar mengatakan pihaknya masih menunggu penetapan zonasi APK dari KPU setempat.
“Kita terus melakukan koordinasi dengan KPU bagaimana aturan APK dan zonasinya. Jika sudah ada nanti maka di luar ketetapan dan zonasi itu yang akan kita awasi dan tertibkan,” katanya. (rdr/ant)