PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menekankan agar proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian lokal.
Menurutnya, ketergantungan Kota Pariaman terhadap dana pusat masih cukup tinggi, sehingga setiap belanja pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pengadaan barang dan jasa harus memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian daerah,” kata Mulyadi di Pariaman, Selasa.
Ia menyebut percepatan dan ketepatan proses pengadaan menjadi prioritas Pemkot Pariaman agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif.
Mulyadi juga menyoroti capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Pariaman tahun anggaran 2025 yang berada di angka 60,83 atau kategori “cukup” (zona kuning).
Ia menargetkan peningkatan skor ITKP menjadi di atas 70 agar masuk kategori “baik” (zona hijau).
“Saya mengingatkan seluruh kepala OPD, KPA, dan PPTK untuk patuh pada aturan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi penggunaan e-katalog lokal guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) serta memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk mendukung hal tersebut, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diminta memberikan pendampingan intensif kepada perangkat daerah.
Mulyadi juga menegaskan pentingnya kejelasan dalam perencanaan pengadaan agar tidak terjadi kerancuan anggaran.
“Tidak boleh ada paket pengadaan tanpa dasar kontrak yang kuat. Finalisasi RUP harus tegas membedakan belanja pengadaan dan non-pengadaan,” katanya.
Sebelumnya, Pemkot Pariaman menggelar rapat evaluasi pengadaan barang dan jasa serta reviu dan finalisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 di Aula Balaikota Pariaman, Senin (30/3). (rdr/ant)
