PAINAN, RADARSUMBAR.COM – Meski anggaran Dana Desa (DD) dipangkas hingga sekitar 60 persen pada 2026, Pemerintah Nagari Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, tetap berkomitmen menjalankan program unggulan.
Wali Nagari Painan, Bambang Sriyanto, menegaskan pemangkasan anggaran bukan menjadi hambatan, melainkan tantangan bagi nagari untuk tetap melaksanakan pembangunan sejalan dengan visi-misi daerah dan nasional.
“Program unggulan tetap kami jalankan sebagai bentuk dukungan terhadap visi pembangunan daerah maupun nasional,” ujarnya di Painan, Senin (20/4/2026).
Pada 2026, alokasi DD untuk Nagari Painan tercatat hanya Rp300 juta, turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp950 juta.
Berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah pusat memangkas alokasi DD secara signifikan. Sekitar 58,03 persen atau Rp34,57 triliun dari total Rp60,6 triliun dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Meski demikian, Pemerintah Nagari Painan tetap memprioritaskan program ketahanan pangan dengan alokasi sekitar 25 persen dari total anggaran.
Selain menjaga ketersediaan pangan, program ini juga bertujuan menekan laju inflasi, khususnya dari kelompok bahan pangan seperti bumbu-bumbuan yang selama ini menjadi penyumbang inflasi di Sumatera Barat.
Pemerintah nagari juga mengembangkan program dasawisma melalui pelatihan soft skill bagi pelaku ekonomi kreatif dan rumah tangga.
Di sektor ekonomi, nagari mengalokasikan Rp25 juta untuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), sehingga total penyertaan modal mencapai Rp250 juta.
Bambang optimistis BUMNag dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap pendapatan asli nagari, terutama karena usaha yang dijalankan bersifat multisektor.
“Ke depan, kami juga akan mencoba masuk ke sektor pembiayaan untuk memutus ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap rentenir,” katanya.
Selain itu, pemerintah nagari juga melakukan pendataan aset guna mengetahui nilai kekayaan nagari, baik fisik maupun nonfisik. (rdr/teddy)
