JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah menargetkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyasar 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menggelar rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).
“Kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu nanti akan diverifikasi dengan data dari BPS,” kata Tito dalam keterangan resminya.
Menurut Tito, usulan dari pemerintah daerah tidak hanya diverifikasi oleh BPS, tetapi juga akan diperiksa oleh Kementerian PKP untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria rumah yang berhak memperoleh bantuan.
Mekanisme serupa juga diterapkan pada program bedah rumah di wilayah perbatasan. Pemerintah menargetkan sebanyak 15.000 rumah tidak layak huni di kawasan tersebut mendapat bantuan.
“Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu (rumah di daerah perbatasan) dan sekarang dalam proses verifikasi dan validasi oleh BPS. Nanti Kementerian PKP juga sama-sama bergerak melakukan pengecekan,” ujarnya.
Untuk mempercepat pencapaian target, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh kepala daerah, organisasi perangkat daerah yang membidangi perumahan dan permukiman, inspektorat daerah, serta jajaran BPS kabupaten/kota.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses validasi data sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program BSPS.
“Supaya nanti paralel semuanya bergerak untuk mempercepat target 400 ribu rumah yang dibedah,” kata Tito. (rdr)
