JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal dan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat.
“Saat ini Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri atas BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah. Kegiatan itu dihadiri organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Zulkifli, Indonesia memiliki beragam sumber pangan lokal yang perlu terus dikembangkan agar memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat perekonomian desa.
“Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Ia mengatakan penguatan pangan lokal merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan sekaligus membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar kebutuhan bahan baku Program MBG dipenuhi dari hasil produksi lokal sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.
Menurut Zulkifli, sinergi antara Program MBG dan KDMP juga akan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka pasar yang berkelanjutan bagi komoditas pangan lokal.
“Ketersediaan air, tanah yang subur, dan ekosistem yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional,” katanya.
Ia menambahkan, ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar produktivitas sektor pangan tetap terjaga dalam jangka panjang.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) pada April 2026 mencatat Program MBG turut menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Di Jawa Barat, misalnya, sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp6 triliun per bulan. Menurut BGN, sekitar 70 persen anggaran setiap SPPG digunakan untuk pembelian bahan baku, dengan sekitar 95 persen di antaranya berasal dari produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Skema tersebut diharapkan memperkuat pasar bagi hasil produksi masyarakat sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa. (rdr/ant)
