SOLOK, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta Pemerintah Kabupaten Solok mengoptimalkan 14 hari masa tanggap darurat banjir bandang untuk menuntaskan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Suharyanto saat meninjau langsung penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (24/9/2026). Ia meminta seluruh unsur terkait memanfaatkan masa tanggap darurat tersebut secara maksimal dan tidak memperpanjangnya.
“Alhamdulillah, Pak Bupati sudah menetapkan status kedaruratan selama 14 hari. Saya minta 14 hari ini jangan diperpanjang,” kata Kepala BNPB.
Menurutnya, masa tanggap darurat harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak masyarakat. Prioritas utama meliputi pencarian korban yang masih hilang, penanganan pengungsi, serta pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan.
Saat ini, penanganan bencana telah memasuki hari keempat dan masih terdapat satu korban yang belum ditemukan. Karena itu, tim gabungan diminta terus mengerahkan personel untuk melakukan pencarian secara maksimal sesuai prosedur yang berlaku.
“Pertama pencarian korban yang masih hilang, cari dulu. Kemudian prioritaskan para pengungsi,” ujarnya.
Suharyanto meminta Polri, Basarnas, TNI, relawan dan seluruh unsur terkait tidak mengendurkan upaya pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Selain pencarian korban, ia juga meminta masyarakat terdampak yang masih mengungsi di tenda tidak terlalu lama berada di lokasi tersebut.,
Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi para pengungsi. “Jangan nanti kalau sudah bersih material banjirnya, masyarakat terdampak banjir sudah terlupakan. Kasihan masyarakat kita,” katanya.
Ia juga meminta rumah warga terdampak segera didata berdasarkan tingkat kerusakannya, mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat. Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan penanganan serta bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat.
Menurut Suharyanto, warga yang rumahnya rusak dan terpaksa mengungsi di rumah saudara akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai Rp1,8 juta per keluarga.
Sementara bagi warga terdampak yang tidak memiliki keluarga sebagai tempat mengungsi, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara. Selanjutnya, masyarakat tersebut akan diarahkan untuk mendapatkan hunian tetap.
Namun, ia menekankan pentingnya data warga terdampak yang akurat dari pemerintah daerah agar bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala BNPB menilai kondisi bencana di Kabupaten Solok saat ini cukup berat jika dibandingkan dengan bencana yang terjadi di daerah tersebut pada 2024 lalu.
Karena itu, seluruh unsur terkait diminta bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Ia menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana sebelum pemerintah memasuki tahapan pemulihan lainnya.
“Dalam penanganan banjir yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat terdampak. Orangnya dulu,” ujarnya. (rdr)
