PADANG, RADARSUMBAR.COM — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan berbagai kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Hal itu dibahas Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
Audiensi membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan dukungan untuk penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Pembahasan juga mencakup keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.
Terkait penyediaan air bersih, Fadly menyampaikan kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menemukan titik terang.
Pemko Padang berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pembangunan sistem penyediaan air, tetapi dapat diperluas hingga sambungan rumah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan, khususnya Kecamatan Pauh dan Kuranji.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Selain SPAM bersama Unand, Fadly juga menyoroti rencana pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Menurutnya, kondisi air bersih di Kota Padang saat ini membutuhkan penanganan serius.
Namun, pembangunan SPAM tersebut masih menghadapi persoalan keterbatasan lahan. Dari kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, lahan yang tersedia saat ini baru mencapai 8.175 meter persegi.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” katanya.
BPBPK Sumbar selanjutnya akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan seluas 8.175 meter persegi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan SPAM Gunung Pangilun yang didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Dorong TPST RDF
Dalam audiensi tersebut, Fadly juga meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.
Menurutnya, RDF dapat menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan bahan bakar alternatif. Terlebih, Kota Padang memiliki industri semen yang berpotensi memanfaatkan hasil olahan sampah tersebut sebagai bahan bakar.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” tuturnya.
Untuk pembangunan TPST/RDF, BPBPK Sumbar akan melanjutkan proses melalui review Detail Engineering Design (DED), menyesuaikan dengan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Percepatan Pemulihan Pascabencana
Selain persoalan air bersih dan sampah, Pemko Padang juga membahas penanganan kawasan yang terdampak bencana hidrometeorologi, termasuk banjir.
Fadly berharap dukungan pemerintah pusat melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terus diperkuat sehingga pemulihan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat.
Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang disampaikan Pemko Padang melalui perencanaan teknis.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” jelas Maria.
Sementara untuk SPAM Unand, BPBPK Sumbar menargetkan DED hingga sambungan rumah dapat dirampungkan pada awal Januari 2027. Setelah itu, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027, dengan pembangunan dilaksanakan sepanjang 2027 hingga 2028.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program strategis yang dibutuhkan masyarakat Kota Padang, terutama dalam menjamin ketersediaan air bersih, mengurangi persoalan sampah, serta memulihkan infrastruktur terdampak bencana. (rdr)
