PADANG, RADARSUMBAR.COM — Wali Kota Padang Fadly Amran menyoroti realisasi fisik dan keuangan pembangunan Pemerintah Kota Padang hingga Agustus 2026 yang masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Hal itu disampaikan Fadly saat memimpin Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Sonny Budaya Putra serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.
Rapat diawali pemaparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi terkait evaluasi kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa realisasi fisik dan keuangan per Agustus masih belum memenuhi capaian dari target yang telah ditetapkan.
Fadly meminta seluruh OPD segera melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan target kegiatan. Menurutnya, target yang ditetapkan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan serta kondisi yang ada.
“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly.
Selain evaluasi pembangunan, monthly meeting juga membahas sejumlah program strategis Pemko Padang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail memaparkan perkembangan program Smart Surau, di antaranya pembangunan ruang pembelajaran digital dan penyediaan Wifi Gratis.
Pada 2026, sebanyak 26 masjid di Kota Padang mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid. Fadly meminta pembangunan ruang digital tersebut tidak sekadar memenuhi aspek fisik, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan anak-anak yang akan menggunakannya.
“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius memaparkan program bantuan rehabilitasi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025 lalu.
Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha dengan total bantuan mencapai Rp9,6 miliar. Fadly menekankan pentingnya akurasi pendataan penerima bantuan agar tidak ada pelaku UMKM terdampak yang terlewat.
“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Pembahasan lainnya terkait digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dipaparkan Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya. Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial.
Fadly meminta proses pendataan dalam program tersebut dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi. Menurutnya, digitalisasi jangan sampai justru membuat warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi tidak terdata.
Selain itu, Fadly meminta seluruh OPD meningkatkan koordinasi dan memastikan setiap program yang telah direncanakan berjalan sesuai target. Ia juga meminta para kepala OPD mulai mempersiapkan program pembangunan untuk 2027. Persiapan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan Padang sebagai kota pintar (smart city) sekaligus kota sehat.
“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” ujar Fadly.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu lain turut menjadi perhatian, di antaranya kelanjutan kerja sama Pemko Padang dengan Hildesheim, penyaluran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD agar tepat sasaran, bantuan spesifik BAZNAS, menjaga keindahan dan estetika kota, penerapan KUHP serta penanganan narkoba.
Melalui monthly meeting tersebut, Fadly menegaskan evaluasi dan koordinasi antar-OPD harus terus dilakukan. Setiap program yang telah direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan secara terukur, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang. (rdr)
