SOLOK, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Solok, Sumatera Barat terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di daerah kota beras serambi Madinah itu dan menargetkan ke depannya stunting di angka 14 persen dari 18,5 persen.
Menurut Wakil Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra di Solok, Selasa mengatakan meskipun di Kota Solok prevalensi stunting termasuk yang paling rendah, yakni 18,5 persen dari daerah lainnya di Sumbar.
Namun pemerintah daerah masih terus berupaya agar bisa menurunkan angka prefalensi stunting untuk mencapai target 14 persen pada 2024 mendatang. “Berbagai upaya kita lakukan untuk mengurangi angka stunting di Kota Solok ini,” ucap dia.
Hal itu disampaikan Wawako Solok saat menghadiri Diskusi Panel Manajemen Kasus Stunting Tahap kedua yang dihadiri di Kota Solok.
Salah satu kegiatan prioritas yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia adalah Audit Kasus Stunting.
“Selain itu, dalam penyelenggaraannya, perlu dilakukan tinjuan kasus stunting dari tim pakar sesuai keahlian masing-masing baik dari ahli dokter anak, dokter obgyn , psiikolog dan ahli gizi yang akan memberikan masukan dan tindakan percepatan penurunan stunting secara efektif,” kata dia.
Lebih lanjut, ia mengatakan diperlukan konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di setiap tingkatan wilayah mulai dari kota hingga ke tingkat kelurahan yang dikenal dengan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting disingkat TPPS.
Selanjutnya, intervensi stunting harus dimulai dari hulu yaitu kepada remaja dan calon pengantin,ibu hamil dan anak umur balita.
Untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk menyukseskan percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Dengan audit ini diharapkan akan ditemukan faktor-faktor penyebab timbulnya stunting, penghambat penatalaksanaan kasus stunting sehingga akan disepakati solusi yang dapat dilakukan ke depan berdasarkan analisa para pakar yang kompeten di bidangnya,” kata dia.
Ia juga mengharapkan melalui sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam kertas kerja Audit dan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun dari para pakar bersama dari OPD terkait dan kecamatan ini memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan dan membawa dampak terhadap penurunan kasus stunting di Kota Solok.
“Demikian juga dengan TPPS yang telah dibentuk dapat berperan secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor terkait dalam mencegah lahirnya anak stunting, serta mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga sebanyak 56 Tim yang ada se-Kota Solok,” ucap wawako.
Turut hadir Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Ibu Fatmawati, ST, M.Eng. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan tersebut.
Selain itu, menurut Dhani mengatakan bahwa peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu misi sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan salah satu indikator dan target adalah prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita yaitu 14 persen pada tahun 2024. (rdr/ant)
