JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali menegaskan Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih atau reshuffle.
Hal itu disampaikan Prasetyo saat ditanya mengenai nama pengganti Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) setelah pejabat sebelumnya, Silmy Karim, terjerat dugaan korupsi, serta pengganti Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) setelah Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle,” kata Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden dalam jumpa pers seusai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Prasetyo mengatakan, jika nantinya terdapat rencana reshuffle, Presiden akan memprioritaskan pengisian jabatan yang saat ini masih kosong.
Kursi Wamenimipas belum terisi sejak Silmy Karim ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan pemerasan pada Juni 2026.
Sementara itu, Sudaryono diangkat sebagai Kepala BGN pada akhir Juli 2026 menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri.
Setelah dilantik, Sudaryono memastikan dirinya melepaskan jabatan Wamentan untuk menghindari rangkap jabatan. Hingga kini, belum ada nama baru yang ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.
Sebelumnya, Prasetyo juga menegaskan Presiden Prabowo belum berencana melakukan perombakan Kabinet Merah Putih meskipun evaluasi terhadap kinerja para menteri terus dilakukan.
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7), Prasetyo mengatakan evaluasi dan pengawasan terhadap jajaran kabinet dilakukan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai target.
“Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle,” kata dia.
Menurut Prasetyo, Presiden memiliki parameter tersendiri dalam mengevaluasi kinerja kementerian maupun para pejabat. Evaluasi dilakukan melalui koordinasi, pemantauan, dan pemberian masukan secara berkala.
Selain capaian kinerja, aspek komunikasi publik para menteri juga menjadi bagian dari evaluasi. Pernyataan kepada publik yang dinilai kurang tepat akan menjadi catatan untuk diperbaiki. (rdr/ant)
