JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan pembentukan BPGMN merupakan salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).
Menurut Teddy, BPGMN nantinya diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas di kawasan gambut.
“Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional,” kata Teddy.
Pelibatan ilmuwan dan profesional tersebut ditujukan agar pengelolaan kawasan gambut dilakukan berdasarkan pengetahuan dan kajian yang lebih komprehensif, sekaligus mendukung upaya pencegahan karhutla sejak dini.
Selain memperkuat pencegahan, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan di lapangan. Teddy mengatakan Satgas Darat akan dioptimalkan untuk merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal, sebagai bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, khususnya di kawasan gambut.
Teddy mengatakan upaya tersebut juga akan melibatkan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran sekaligus memberikan respons awal ketika kebakaran terjadi.
Menurut Seskab, pengelolaan gambut membutuhkan keterpaduan antara pengetahuan ilmiah, teknologi, operasi lapangan, dan pengalaman masyarakat.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” ujarnya.
Melalui BPGMN, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, pemetaan dan deteksi dini hingga penguatan respons ketika terjadi kebakaran. (rdr/ant)
