JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan rehabilitasi mangrove tidak hanya penting untuk memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi hijau melalui mekanisme perdagangan karbon internasional.
Saat menghadiri puncak peringatan Hari Mangrove Sedunia di Denpasar Selatan, Bali, Minggu, Jumhur mengatakan pemerintah tengah membangun gerakan nasional rehabilitasi mangrove yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.
“Penanaman mangrove dapat dikolaborasikan dengan kegiatan bisnis melalui mekanisme pasar karbon internasional. Aktivitas yang menghasilkan karbon dapat dikompensasi melalui pasar karbon, sehingga menghasilkan pendanaan yang cukup besar,” katanya.
Menurut Jumhur, rehabilitasi mangrove saat ini telah dilaksanakan secara serentak di 162 titik yang tersebar di 37 provinsi dengan melibatkan sekitar 2.000 peserta secara langsung serta puluhan ribu peserta lainnya dari berbagai daerah.
Ia menjelaskan mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan vegetasi daratan. Karena itu, penanaman satu hektare mangrove dinilai setara dengan sekitar empat hektare tanaman darat dalam menyerap emisi karbon.
Kemampuan tersebut, kata Jumhur, menjadikan mangrove sebagai salah satu solusi penting untuk mendukung pengendalian perubahan iklim sekaligus mengimbangi peningkatan emisi karbon akibat aktivitas ekonomi.
Bidik Investasi dan Lapangan Kerja Hijau
Ke depan, pemerintah akan mendorong pembiayaan rehabilitasi mangrove tidak hanya melalui APBN dan APBD, tetapi juga melalui skema perdagangan karbon internasional.
Menurut Jumhur, mekanisme tersebut berpotensi menarik investasi untuk rehabilitasi mangrove dalam skala besar sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan mangrove.
Ia mengungkapkan sejumlah investor telah menyatakan minat untuk berinvestasi dalam rehabilitasi ratusan ribu hektare mangrove di Indonesia.
Selain mendatangkan investasi, program tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs), memberikan pendapatan bagi masyarakat selama proses pemeliharaan, serta menghadirkan skema pembagian manfaat (benefit sharing) dari perdagangan karbon.
Pemerintah juga tengah menghitung kontribusi sektor pemulihan lingkungan berbasis pasar karbon terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu hingga dua tahun ke depan, termasuk potensi penyerapan jutaan tenaga kerja.
“Berdasarkan berbagai perhitungan yang kami lakukan, membangun Indonesia melalui pemulihan lingkungan dengan memanfaatkan mekanisme pasar karbon merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan,” ujar Jumhur.
Ia menilai Indonesia memiliki keunggulan dalam pengembangan ekonomi hijau karena didukung wilayah laut yang luas, ekosistem mangrove yang besar, serta potensi sumber daya alam yang melimpah.
Karena itu, Jumhur mengajak seluruh pihak berperan aktif menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove agar memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rdr/ant)
