PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menegaskan otonomi daerah (Otda) sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi, penguatan pelayanan publik, dan optimalisasi potensi lokal.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyatakan, otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab besar bagi daerah untuk meningkatkan kinerja dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Otonomi daerah adalah motor penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kreativitas dan kinerja yang terus ditingkatkan,” kata Yota saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Balaikota Pariaman, Selasa.
Ia menjelaskan, peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh setiap 25 April mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996.
Menurutnya, tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, harus dimaknai sebagai dorongan memperkuat kemandirian daerah, terutama dalam mengelola potensi lokal yang selaras dengan visi Indonesia Emas.
Yota menambahkan, peran daerah sangat penting dalam mempercepat pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menekankan pentingnya evaluasi terhadap implementasi desentralisasi.
“Otonomi daerah harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan desentralisasi berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga didorong untuk lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Selain itu, Mendagri menyoroti enam isu strategis nasional, antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi, serta penurunan kemiskinan.
Ia juga mendorong digitalisasi birokrasi, yang ditandai dengan operasional 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia. Namun, sebanyak 469 dari 546 daerah masih memiliki kapasitas fiskal rendah dan bergantung pada transfer pusat.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah yang mencapai 16,2 juta ton belum tertangani pada 2025, ketimpangan ekonomi dengan Gini Rasio 0,375, pertumbuhan ekonomi 5,39 persen pada triwulan IV 2025, serta inflasi 3,48 persen per Maret 2026.
Yota mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi layanan publik.
“Semangat otonomi daerah harus mendorong inovasi demi mewujudkan Pariaman yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” katanya. (rdr/ant)
