INTERNASIONAL

Netanyahu Sepakati Pembentukan Tim Pelucutan Senjata dan Demiliterisasi Gaza

×

Netanyahu Sepakati Pembentukan Tim Pelucutan Senjata dan Demiliterisasi Gaza

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi seorang anak perempuan menangisi kerabatnya yang tewas dalam serangan Israel di RS Nasser, Khan Younis, Jalur Gaza selatan, pada 21 Juni 2024. (ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad/aa.)

JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang didukung Amerika Serikat (AS) sepakat membentuk dua kelompok kerja yang akan berfokus pada pelucutan senjata dan demiliterisasi Jalur Gaza.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan Netanyahu dengan utusan Presiden AS Donald Trump sekaligus menantunya, Jared Kushner, serta Direktur Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov di Israel pada Senin (17/8).

Kantor Netanyahu menyebut pertemuan tersebut berlangsung mendalam dan konstruktif.

“Perdana Menteri dan Dewan Perdamaian melakukan diskusi yang mendalam dan konstruktif. Disepakati untuk membentuk dua kelompok kerja,” demikian pernyataan kantor Netanyahu yang diunggah di akun X.

Kelompok kerja pertama akan berfokus pada “pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza”. Israel dan Dewan Perdamaian sepakat agar proses tersebut dilakukan segera dan diselesaikan sebelum rekonstruksi Gaza dimulai.

Kelompok kerja kedua akan menangani persoalan sanitasi, penyediaan air bersih, serta berbagai masalah kesehatan masyarakat bagi penduduk Gaza yang juga berdampak terhadap penduduk Israel.

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair turut menghadiri pertemuan tersebut, menurut laporan The Times of Israel yang mengutip sumber anonim.

Belum ada terobosan

Kushner mengatakan pertemuan dengan Netanyahu yang berlangsung hampir empat jam berjalan “sangat, sangat baik”. Ia menyebut kedua pihak membahas sejumlah kesalahpahaman terkait peta jalan perdamaian Gaza.

Baca Juga  Maling Ikan di Selat Malaka, Tiga Kapal Berbendera Asing Ditangkap

“Saya kira ada beberapa kekhawatiran yang valid yang mereka sampaikan dan berhasil mereka atasi,” kata Kushner kepada Fox News.

Meski demikian, pembentukan kelompok kerja tersebut belum menyelesaikan seluruh perbedaan mengenai implementasi rencana perdamaian Gaza. Salah satu persoalan utama adalah tuntutan Israel agar Hamas terlebih dahulu dilucuti sebelum penarikan pasukan dan rekonstruksi Gaza dilakukan.

Kushner menegaskan AS tidak akan membatasi “hak Israel untuk membela diri” terhadap ancaman yang dinilai segera terjadi. Ia memperkirakan proses penghapusan senjata dan penanganan terowongan dapat mulai berjalan paling cepat dalam 30 hari, dengan perkembangan yang lebih signifikan diharapkan terjadi dalam 60 hingga 90 hari berikutnya.

Menurut Kushner, skema tersebut merupakan situasi yang “sama-sama menguntungkan”. Jika Hamas memenuhi komitmennya, kata dia, ancaman keamanan terhadap Israel akan berkurang. Namun, jika Hamas tidak memenuhi komitmen tersebut, Israel akan memperoleh lebih banyak dukungan dari AS dan pihak lainnya untuk menyelesaikan proses demiliterisasi.

Pembicaraan dengan Netanyahu berlangsung sehari setelah Kushner bertemu dengan pejabat Hamas di Kairo, Mesir, bersama Mladenov dan Blair.

Mengenai pertemuan dengan Hamas, Kushner mengatakan kelompok tersebut “mengatakan semua hal yang benar”, tetapi ia mengaku tetap sulit mempercayai organisasi yang menurutnya telah melakukan “kekejaman mengerikan”.

Ia mengatakan pemerintahan AS akan memberikan kesempatan kepada Hamas untuk membuktikan komitmennya melalui “tindakan dan langkah-langkah” yang dilakukan.

Baca Juga  Menkomdigi Kecam Israel Tahan Jurnalis Indonesia dalam Misi Kemanusiaan ke Gaza

Rencana perdamaian Gaza

Pembentukan kelompok kerja tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan fase lanjutan rencana perdamaian Gaza yang didukung pemerintahan Trump. Rencana tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pengawasan internasional terhadap persenjataan.

Israel dan Hamas masih menghadapi perbedaan mengenai tahapan pelaksanaan rencana tersebut, terutama terkait waktu pelucutan senjata, penarikan pasukan Israel, dan dimulainya rekonstruksi Gaza.

Sementara itu, konflik di Gaza terus menimbulkan korban dan kerusakan. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip dalam laporan tersebut, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 174.000 lainnya terluka sejak serangan militer Israel dimulai pada Oktober 2023.

Meskipun gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, serangan Israel masih dilaporkan terjadi di Jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 1.260 orang tewas dan lebih dari 4.100 lainnya terluka sejak gencatan senjata tersebut berlaku.

Dalam rencana fase kedua, pemerintahan Gaza akan dialihkan kepada komite teknokrat Palestina, sementara pasukan stabilisasi internasional akan dikerahkan dan persenjataan ditempatkan di bawah pengawasan internasional.

Israel juga diperkirakan melakukan penarikan pasukan secara bertahap dari Jalur Gaza agar proses rekonstruksi dapat dimulai. (rdr/ant)