PADANG, RADARSUMBAR.COM — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat penerapan ekonomi dan keuangan syariah di lingkungan pemerintahan.
Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Literasi Ekonomi Keuangan Syariah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) se-Kota Padang.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026), dan dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri, serta perwakilan OPD dan Perumda di lingkungan Pemko Padang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dalam memastikan program dan kebijakan tata kelola pemerintahan berjalan selaras dengan landasan agama dan budaya.
Penerapan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungan Pemko Padang telah digulirkan secara bertahap sejak Juli 2026.
Komitmen tersebut kemudian membuahkan apresiasi dengan diraihnya penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus lalu.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, penguatan literasi menjadi bagian penting agar penerapan ekonomi dan keuangan syariah tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar dipahami oleh seluruh jajaran pemerintahan.
“Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat,” kata Maigus.
Menurutnya, sosialisasi dan edukasi diperlukan untuk menyamakan persepsi seluruh aparatur. Ia menilai, belum optimalnya penerapan prinsip syariah di tengah masyarakat maupun ASN salah satunya dipengaruhi keterbatasan pemahaman dan literasi.
Karena itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada ASN mengenai pentingnya pengelolaan ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip syariah.
“Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama,” ujarnya.
Pemko Padang berharap penerapan kebijakan tersebut nantinya tumbuh dari kesadaran bersama, bukan semata-mata karena instruksi atau pendekatan kekuasaan.
Para perwakilan OPD dan Perumda yang mengikuti kegiatan ini juga diamanahkan untuk meneruskan sosialisasi dan mengimplementasikan materi edukasi keuangan syariah di lingkungan kerja masing-masing secara berkelanjutan.
Dengan penguatan literasi tersebut, Pemko Padang menargetkan pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin merata di kalangan aparatur, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan nilai agama dan budaya di Kota Padang. (rdr)
