PADANG, RADARSUMBAR.COM — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menggenjot realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Hingga 7 September 2026, realisasi PAD Kota Padang telah mencapai Rp628,586 miliar atau 64,43 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2026 sebesar Rp1,040 triliun.
Hal itu terungkap dalam Rapat Evaluasi Realisasi PAD Kota Padang Triwulan III Tahun 2026 yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Bapenda Kota Padang Atos, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD, serta Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Afridian Wirahadi Ahmad.
Kepala Bapenda Kota Padang Atos mengatakan, realisasi PAD hingga 7 September 2026 masih perlu digenjot agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Menurutnya, untuk Triwulan III, Pemko Padang menargetkan realisasi PAD mencapai Rp757,232 miliar atau 72,80 persen. Namun, hingga saat ini realisasi baru mencapai Rp628,586 miliar.
“Target kita pada Triwulan III ini realisasi PAD sebesar Rp757,232 miliar atau 72,80 persen. Namun saat ini baru tercapai Rp628,586 miliar. Masih tersisa Rp128,646 miliar yang harus kita kejar,” kata Atos.
Meski demikian, Atos menyebut realisasi PAD sepanjang 2026 menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I, target PAD ditetapkan sebesar Rp154,905 miliar atau 14,94 persen. Realisasinya mencapai Rp205,682 miliar atau 20,08 persen.
Kemudian pada Triwulan II, target PAD sebesar Rp446,787 miliar atau 43,16 persen, dengan realisasi mencapai Rp455,049 miliar atau 44,42 persen.
Atos berharap dukungan seluruh OPD penghasil PAD untuk mengejar kekurangan tersebut hingga penghujung tahun.
“Kita berharap dukungan dari seluruh OPD agar menjelang akhir tahun ini realisasi PAD Kota Padang dapat tercapai 100 persen. Kita juga akan menyiapkan sejumlah langkah-langkah strategis untuk berupaya mencapai target ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, pencapaian target PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD penghasil PAD.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi mulai menyusun strategi dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada.
Menurut Maigus, waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran 2026 relatif singkat. Karena itu, kesepakatan target yang telah dituangkan dalam Perda APBD Perubahan harus menjadi acuan bersama.
“Sekarang waktu kita cuma tinggal tiga bulan atau tiga setengah bulan. Justru itu, apa yang telah kita sepakati bersama dan telah dituangkan di dalam Perda APBD Perubahan, tentu ini yang harus kita siasati, harus kita bangun strategi dan inovasi sehingga bisa mencapai apa yang kita putuskan itu,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Afridian Wirahadi Ahmad juga mendorong adanya perubahan pola pikir dalam mengelola potensi pendapatan daerah.
Menurutnya, dalam kondisi waktu yang semakin terbatas, pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan dari sekadar mengejar angka target menjadi mengidentifikasi dan mengelola berbagai potensi yang bisa menghasilkan pendapatan.
“Kalau dulu mindset kita mengejar target, sekarang bagaimana dalam waktu singkat menyusun manajemen potensi. Apa potensi yang bisa dikembangkan, sehingga apa yang menjadi kesepakatan yang telah dikeluarkan bisa kita capai menjelang akhir tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Dengan realisasi yang telah mencapai Rp628,586 miliar dan masih terdapat kekurangan sekitar Rp411,414 miliar untuk mencapai target akhir tahun sebesar Rp1,040 triliun, Pemko Padang mendorong seluruh OPD penghasil PAD untuk memperkuat koordinasi dan mengambil langkah strategis.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang masih dapat dioptimalkan, sekaligus memastikan target PAD yang telah disepakati dalam APBD Perubahan 2026 dapat tercapai. (rdr)
