PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pedagang seragam sekolah di Kota Padang mengeluhkan dampak pelaksanaan program seragam sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Kota Padang.
Mereka mengaku penjualan anjlok menjelang tahun ajaran baru setelah pengadaan seragam disebut dimenangkan oleh penyedia dari luar daerah.
Para pedagang menilai kebijakan tersebut tidak hanya membuat pasar sepi, tetapi juga menggeser peran pelaku UMKM lokal yang sebelumnya dijanjikan akan diberdayakan dalam program pengadaan seragam gratis.
Ketua Asosiasi Pedagang Seragam Sekolah Kota Padang, Jasman, mengaku kecewa karena pemenang pengadaan bukan berasal dari pelaku usaha di Kota Padang.
“Yang disampaikan Pak Wali maupun Pak Kadis, program ini akan memberdayakan UMKM Kota Padang. Tapi pada akhirnya yang menang justru pengusaha dari luar daerah,” kata Jasman, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, jika proyek dikerjakan oleh penyedia dari luar daerah, maka proses produksi hingga distribusi juga akan melibatkan jaringan usaha mereka sendiri.
Akibatnya, pedagang lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi dari program yang dibiayai pemerintah tersebut. Jasman mengatakan dampak kebijakan itu sudah mulai dirasakan sejak program diumumkan.
Biasanya, Pasar Raya Padang mulai ramai didatangi orang tua yang membeli seragam sekolah menjelang tahun ajaran baru. Namun tahun ini, kondisi pasar disebut jauh berbeda.
“Pasar belum bergerak sama sekali. Bagaimana kami membayar pemasok, sewa toko, dan biaya operasional, sementara penghasilan kami hanya mengandalkan musim masuk sekolah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, di Pasar Raya Padang terdapat sekitar 50 pedagang seragam sekolah.
Sementara di seluruh Kota Padang, jumlahnya mencapai ratusan pedagang yang menggantungkan penghasilan dari penjualan seragam setiap musim penerimaan siswa baru.
Keluhan serupa disampaikan pedagang seragam sekolah lainnya, H. Safri. Ia mengaku bersama rekan-rekan pedagang telah berulang kali meminta Pemerintah Kota Padang agar pengadaan seragam gratis melibatkan pelaku UMKM setempat.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program justru membuat kebutuhan seragam siswa SD dan SMP dikelola secara terpusat sehingga pedagang kehilangan pasar.
“Kami sudah jauh-jauh hari bermohon agar bantuan ini tepat sasaran dan melibatkan pedagang UMKM Kota Padang. Tapi sekarang penyedianya justru orang Aceh, bukan orang Sumatera Barat,” katanya.
Safri mengungkapkan banyak pedagang telah menyiapkan stok barang dengan modal yang tidak sedikit. Bahkan, sebagian modal tersebut berasal dari utang kepada pemasok yang nilainya hampir mencapai Rp1 miliar.
“Kami sudah menyediakan barang dengan utang. Yang paling berat sekarang membayar upah pekerja. Barang tidak terjual, sementara kewajiban tetap berjalan,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Padang mengevaluasi pelaksanaan program seragam gratis tersebut serta memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut terlibat dalam pengadaan.
Senada dengan itu, Jasman menegaskan para pedagang tidak menolak program bantuan seragam bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program seharusnya tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha ratusan pedagang lokal yang selama ini menggantungkan pendapatan dari penjualan seragam sekolah.
“Kami senang kalau pemerintah membantu masyarakat miskin. Tapi jangan sampai kebahagiaan pedagang direnggut demi membahagiakan kelompok yang lain,” tutupnya. (rdr)
