PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah tegas untuk memastikan kenyamanan wisatawan dan pemudik selama momen Idul Fitri 1447 Hijriah.
Pelaku usaha kuliner di kawasan objek wisata yang nekat melakukan praktik “pakuak” atau menaikkan harga secara tidak wajar terancam sanksi berat, mulai dari administratif hingga pidana.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani, mengatakan pihaknya segera menerbitkan edaran wali kota terkait transparansi harga. Edaran tersebut akan menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha agar tidak semena-mena dalam menetapkan harga kepada konsumen.
“Dengan edaran itu, ada ancaman hukuman, baik administratif maupun pidana. Jadi, jangan sampai ada pelaku usaha yang semena-mena terhadap harga,” ujar Yudi, Selasa (17/3/2026) kepada wartawan.
Ia menjelaskan, “pakuak” merupakan istilah lokal dalam bahasa Minang yang merujuk pada praktik pedagang menetapkan harga makanan atau minuman jauh di atas harga normal, terutama kepada pengunjung luar daerah tanpa kejelasan daftar menu. Praktik ini dinilai merugikan dan dapat mencoreng citra pariwisata Kota Padang.
Yudi mengimbau para pelaku usaha pariwisata untuk menjadi tuan rumah yang baik dengan memberikan pelayanan terbaik, termasuk menampilkan daftar menu beserta harga yang jelas kepada konsumen.
“Masyarakat harus diberikan menu dengan harga yang betul-betul sesuai dengan apa yang disajikan. Kami berharap tidak ada lagi praktik-praktik tersebut,” katanya.
Selain itu, wisatawan juga diingatkan untuk menjadi konsumen yang bijak dengan selalu menanyakan daftar menu dan harga sebelum memesan makanan atau minuman.
“Silakan datang ke Kota Padang, kami akan melayani wisatawan dengan baik. Namun, kami juga mengimbau wisatawan untuk bertanya dulu mengenai menu dan harga supaya tidak terjebak praktik yang tidak baik,” tutupnya. (rdr)
