JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Ruas Jalan Nasional Padang-Solok yang sempat terputus akibat banjir bandang kembali dapat dilalui masyarakat pada Selasa (22/9/2026) sore.
Pemulihan akses dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN infrastruktur, dan sejumlah unsur terkait.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan ruas tersebut kembali dibuka untuk umum sekitar pukul 16.00 WIB.
“Alhamdulillah, ruas Solok-Padang yang sempat terputus akibat banjir bandang tadi malam sekitar pukul 23.00 WIB telah kembali dibuka untuk umum pada sore ini, 22 September 2026, sekitar pukul 16.00 WIB,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Meski akses telah kembali terbuka, penanganan pascabanjir masih terus dilakukan. Jajaran Sumber Daya Air melakukan pembersihan sungai dan muara untuk memperlancar aliran air serta mengurangi risiko banjir susulan.
Di wilayah hulu, tim juga melakukan kajian dan desain cepat untuk menentukan kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari mitigasi banjir.
Kementerian PU turut menambah dukungan peralatan di lokasi terdampak, berupa alat berat dan mobil tangki air. Sejumlah peralatan dimobilisasi dari proyek di Sijunjung untuk memperkuat penanganan di Kabupaten Solok.
Pembersihan lumpur dan material di sekitar badan jalan juga terus dilakukan untuk memastikan ruas tersebut aman dan nyaman dilalui masyarakat.
Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang menurunkan satu unit excavator long arm ke Kabupaten Solok. Alat tersebut digunakan untuk membantu penanganan dampak banjir bandang dan pemulihan di sekitar lokasi terdampak.
Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar juga memobilisasi tiga unit mobil tangki air (MTA) ke Kabupaten Solok untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
Selain itu, BPBPK melakukan identifikasi terhadap prasarana infrastruktur Cipta Karya yang terdampak banjir, termasuk layanan air minum, sanitasi, dan bangunan pemerintahan.
Kementerian PU menyatakan penanganan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi untuk mempercepat pemulihan akses transportasi dan infrastruktur dasar di wilayah terdampak serta mengurangi risiko gangguan serupa. (rdr)
