AROSUKA, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau kondisi Jalan Nasional Padang-Solok Selatan di kawasan Aie Dingin, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Selasa (19/3/2024).
Dalam peninjauan itu, Gubernur Sumbar menghentikan aktivitas salah satu perusahaan tambang galian C tak berizin, serta mengevaluasi perizinan sejumlah perusahaan tambang lain yang menjadi biang masalah kerusakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut.
“Sebagaimana kita tahu, kerusakan jalan nasional di Aie Dingin ini sudah lama jadi keresahan masyarakat. Pak Menteri PUPR juga mengeluhkan kondisi jalan ini. Kami juga berulang kali lewat di jalan ini, dan pada hari ini melihat langsung fakta-fakta kerusakan dan penyebab kerusakannya. Maka, ini tidak bisa lagi kami biarkan,” kata Gubernur di lokasi peninjauan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumbar beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan peninjauan di lima titik kerusakan terparah secara bersama dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Thabrani.
Hasilnya, ditemukan fakta-fakta kerusakan jalan serta kerusakan bangunan rumah warga, yang disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal di sekitar kawasan tersebut.
“Sebelumnya, kami sudah perintahan jajaran di provinsi, mulai dari Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas BMCKTR, untuk melihat dari dekat dan mendeteksi akar persoalan kerusakan menahun jalan nasional ini. Sebagian dari tugas di dinas tersebut sudah selesai, meski ada beberapa persoalan yang masih butuh penjelasan dan jawaban,” katanya.
Namun yang pasti, kata Gubernur, berdasarkan peninjauan secara terperinci pada lima titik dengan kondisi kerusakan terparah, maka terlihat dengan sangat jelas bahwa aktivitas tambang di sisi timur jalan telah menyebabkan luncuran air galian tambang yang tidak terkendali, sehingga secara perlahan menyebabkan longsoran dan jalan terban di sisi barat.
“Oleh karena itu, aliran air galian itu harus distop. Entah itu dengan membuat saluran yang benar, atau tambang itu sendiri yang kita evaluasi. Yang pasti, hari ini satu aktivitas tambang di Aie Dingin Timur, tadi sudah kami stop, karena tidak berizin dan sudah sangat merusak. Kemudian, ada aktivitas perusahaan tambang di kawasan Lekok yang kami evaluasi. Jika ada masalah-masalah lain, itu juga akan kami selesaikan,” katanya.
Tindakan tegas, kata Mahyeldi, harus segera ia lakukan dalam menghadapi persoalan ini. Sebab jika tidak, ruas jalan nasional itu diprediksi tak akan bisa diselamatkan, dan tentu akan berdampak negatif pada ratusan ribu warga yang sangat membutuhkan ruas jalan tersebut sebagai satu-satunya akses menuju Kabupaten Solok Selatan (Solsel).
“Kami di provinsi berharap, setelah teratasi segala persoalannya, maka Balai Jalan bisa segera melakukan perbaikan terhadap kualitas jalan ini. Sebab ini sangat penting bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu dam kesempatan yang sama, Kepala BPJN Sumbar, Thabrani mengatakan, ruas jalan nasional di Aie Dingin sepanjang 20 kilometer memang kawasan sangat rawan longsor.
Sebab, di sekitar ruas jalan tersebut terdapat aktivitas tambang yang tidak tertata dengan benar. Sehingga, menyebabkan terjadinya tumpukan saluran air atau aliran air yang menyeberangi badan jalan, dan kemudian menyebabkan terjadinya longsor atau jalan terban di sisi barat.
“Curah hujan tinggi pada 7 Maret 2024 lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam titik, sedangkan empat titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus,” katanya.
Setelah dilakukan peninjauan langsung oleh Gubernur Sumbar beserta jajaran, sambung Thabrani, maka BPJN berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan jalan menahun yang disebabkan aktivitas tambang tersebut.
Sebab, perbaikan kualitas jalan akan sia-sia jika penataan tambang di kawasan itu tidak dilakukan dengan benar.
“Untuk sementara, jalan nasional di sini tetap kami pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kami tutup lobangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kami tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambangnya belum baik dan benar,” tuturnya. (rdr)