“Santiang Bana cuci tangan. Mako nyo itu paralu koordinasi antar kabupaten /kota dengan propinsi (Pintar banget cuci tangan, playing victim. Makanya, perlu koordinasi antar kabupaten-kota dengan provinsi),” sahut akun @indradinata14.
Warganet juga menyebut Epyardi Asda seperti lepas tanggung jawab dan membandingkan dengan izin pertambangan lain yang hendak dilakukan masyarakat bisa ditolak oleh dirinya.
“Pak otaise masarakat mah pak,izin galian c tu mako kabisa kalua dr bawah dlu pak,baru kateh.. (Bapak tipu saja masyarakat ini. Izin galian C itu bisa keluar karena rekomendasi dari Pemkab Solok dahulu, baru ke tingkat atas),” kata akun @anasnasby.
“Kan bisa di tolak, kami dulu ado lorencana tambang besi, tp kami da bupati manulak, karano rusak lingkungan, bisa se nyo (Kan bisa ditolak. Dahulu kami juga berencana untuk melakukan aktivitas tambang bijih besi. Tapi anda tolak karena merusak lingkungan. Bisa saja sih),” ucap akun @sidermount.
Dihentikan Gubernur
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau kondisi Jalan Nasional Padang-Solok Selatan di kawasan Aie Dingin, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Selasa (19/3/2024) lalu.
Dalam peninjauan itu, Gubernur Sumbar menghentikan aktivitas salah satu perusahaan tambang galian C tak berizin, serta mengevaluasi perizinan sejumlah perusahaan tambang lain yang menjadi biang masalah kerusakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut.
“Sebagaimana kita tahu, kerusakan jalan nasional di Aie Dingin ini sudah lama jadi keresahan masyarakat. Pak Menteri PUPR juga mengeluhkan kondisi jalan ini. Kami juga berulang kali lewat di jalan ini, dan pada hari ini melihat langsung fakta-fakta kerusakan dan penyebab kerusakannya. Maka, ini tidak bisa lagi kami biarkan,” kata Gubernur di lokasi peninjauan.
Tindakan tegas, kata Mahyeldi, harus segera ia lakukan dalam menghadapi persoalan ini. Sebab jika tidak, ruas jalan nasional itu diprediksi tak akan bisa diselamatkan, dan tentu akan berdampak negatif pada ratusan ribu warga yang sangat membutuhkan ruas jalan tersebut sebagai satu-satunya akses menuju Kabupaten Solok Selatan (Solsel).
“Kami di provinsi berharap, setelah teratasi segala persoalannya, maka Balai Jalan bisa segera melakukan perbaikan terhadap kualitas jalan ini. Sebab ini sangat penting bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Thabrani mengatakan, ruas jalan nasional di Aie Dingin sepanjang 20 kilometer memang kawasan sangat rawan longsor.
Sebab, di sekitar ruas jalan tersebut terdapat aktivitas tambang yang tidak tertata dengan benar. Sehingga, menyebabkan terjadinya tumpukan saluran air atau aliran air yang menyeberangi badan jalan, dan kemudian menyebabkan terjadinya longsor atau jalan terban di sisi barat.
“Curah hujan tinggi pada 7 Maret 2024 lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam titik, sedangkan empat titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus,” katanya.
Setelah dilakukan peninjauan langsung oleh Gubernur Sumbar beserta jajaran, sambung Thabrani, maka BPJN berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan jalan menahun yang disebabkan aktivitas tambang tersebut.
Sebab, perbaikan kualitas jalan akan sia-sia jika penataan tambang di kawasan itu tidak dilakukan dengan benar.
“Untuk sementara, jalan nasional di sini tetap kami pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kami tutup lobangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kami tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambangnya belum baik dan benar,” tuturnya. (rdr)