PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau langsung proses penanganan pascabanjir di kawasan Gunung Sariak dan Lapau Munggu, Selasa (4/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan seluruh sumber daya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dikerahkan untuk mempercepat pembersihan sisa material banjir yang masih menutupi permukiman warga dan fasilitas umum.
Peninjauan tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Fadelan. Di dua lokasi tersebut, sejumlah rumah warga dan fasilitas pendidikan terdampak banjir yang menyisakan lumpur dan material lainnya sehingga membutuhkan penanganan segera.
Fadly Amran mengatakan, Kota Padang saat ini masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025. Namun, cuaca ekstrem kembali melanda sehingga memicu banjir di sejumlah wilayah.
Menurutnya, seluruh personel dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan telah diterjunkan untuk membantu membersihkan lingkungan warga maupun fasilitas publik yang terdampak.
“Saat ini seluruh personel DLH, BPBD dan Damkar turun untuk membersihkan sisa material banjir,” ujar Fadly.
Selain penanganan darurat, Pemko Padang juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebelumnya.
Fadly mengungkapkan pihaknya telah meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai (BWS) agar segera merealisasikan proyek infrastruktur yang telah direncanakan, meski tetap harus mengikuti tahapan pengadaan.
“Kami juga sudah meminta kepada Pemprov dan BWS untuk menyegerakan pelaksanaan proyek infrastruktur perbaikan pascarehab-rekon bencana hidrometeorologi November 2025 lalu. Walaupun tentu ada tahapan proses-proses pengadaan yang harus dipenuhi,” katanya.
Ia menambahkan, Pemko Padang juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti cek dam, sabo dam, serta penataan aliran sungai.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang terus memastikan jaringan drainase di berbagai titik berfungsi optimal guna mengurangi risiko banjir saat curah hujan tinggi. (rdr)
