JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah mendorong penanganan hoaks kesehatan dilakukan dari hulu melalui kolaborasi dengan platform digital guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan kredibel.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena berdampak luas bagi masyarakat.
“Selain hoaks politik, hoaks kesehatan menjadi yang paling viral karena menyangkut kepentingan semua orang,” ujar Nezar dalam keterangannya usai audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, penanganan hoaks kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten, mengingat volume konten yang sangat besar.
“Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu, metode biasa tentu sulit,” katanya.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong pendekatan preventif dengan melibatkan platform digital, salah satunya melalui pemberian penanda atau keterangan pada konten kesehatan.
“Di hulunya, kita perlu kesepakatan dengan platform untuk melakukan verifikasi akun yang legitimate dalam memproduksi konten kesehatan,” jelas Nezar.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas sumber.
“Masyarakat perlu tahu apakah informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau tidak. Sekarang yang mengaku dokter banyak, siapa yang memvalidasi?” ujarnya.
Lebih lanjut, Nezar menyampaikan perlunya penguatan kebijakan melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk rencana nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Kesehatan.
“Supaya lebih efektif dalam pengaturan dan tindak lanjut, kita usulkan ada MoU antarmenteri,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan preventif akan berjalan berdampingan dengan penanganan konten berbahaya yang sudah ada, dengan fokus utama pada pencegahan.
Melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk platform digital, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan menjadi lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman dan Koordinator RCCE Rizky Ika Syafitri. (rdr)
