JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya mewajibkan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di dapur selama proses memasak sajian Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut merupakan salah satu perubahan yang diterapkan BGN untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG.
“Yang kita lakukan di BGN sekarang ini adalah mengimplementasikan cara-cara yang berbeda. Yang tadinya kepala dapur itu tidak ada kewajiban berada di dapur di jam masak, sekarang kita wajibkan,” kata Sudaryono saat ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, SPPG yang tidak menaati kewajiban tersebut akan ditertibkan. Ia menegaskan keamanan setiap menu yang disajikan dalam program MBG harus menjadi prioritas.
“Supaya aman bagaimana? SOP-nya harus dijalankan, masaknya harus benar, matangnya harus benar, sesuai kaidah-kaidah dengan benar, bahan bakunya harus sesuai, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sudaryono mengakui penyediaan makanan untuk program MBG bukan pekerjaan sederhana karena harus disiapkan dalam jumlah besar untuk ribuan penerima manfaat.
Karena itu, BGN juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kejenuhan para pengelola SPPG dalam menjalankan pelayanan MBG.
Selain memastikan proses memasak sesuai standar operasional prosedur (SOP), Sudaryono menekankan pentingnya higienitas dapur SPPG.
Ia mengatakan sebanyak 1.200 SPPG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah ditutup.
“SLHS itu baru syarat dasar, belum lagi nanti dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Kami akan banyak menginduk cara-cara pangan yang aman yang itu ekspertisnya ada di BPOM,” kata Sudaryono.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan lembaganya mengalokasikan Rp509 miliar pada tahun anggaran 2027 untuk mengawasi keamanan pangan dalam program MBG.
Pengawasan tersebut mencakup kegiatan preventif, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans.
“Di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawan sehingga kita bisa telusuri. Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita. Kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri untuk mitigasi supaya tidak terjadi lagi,” kata Ikrar. (rdr/ant)
