JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Cahyo Tri Bawono mengatakan sebanyak 258 kabupaten/kota telah menerapkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital berbasis kecerdasan buatan (AI).
Jumlah tersebut terus bertambah sejak uji coba dimulai pada Agustus 2025 di Banyuwangi. Pada Juli 2026, penerapan Perlinsos digital telah menjangkau 43 kabupaten/kota dan kini meningkat menjadi 258 kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan sistem tersebut dapat diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.
“Dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI tanggal 14 Agustus, Presiden menyampaikan sudah 153 kabupaten/kota menerapkan Perlinsos digital. Per hari ini, ada 258 kabupaten/kota, mungkin 50 persen populasi kabupaten/kota sudah terdaftar,” kata Cahyo dalam wawancara di Kantor ANTARA, Jakarta, Jumat.
Sistem Perlinsos digital tersebut disiapkan untuk mendata sekitar 50 juta warga miskin sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Hingga saat ini, sebanyak 4,3 juta data telah terdaftar.
Cahyo mengatakan digitalisasi melalui portal Perlinsos ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial. Sistem yang telah diterapkan dalam tahap uji coba tersebut diharapkan dapat direplikasi untuk berbagai program Perlinsos.
“Mungkin sekarang banyak fokusnya masih ke bantuan sosial, bantuan sembako, tapi ke depan bantuan terkait pendidikan, kesehatan, bahkan subsidi energi juga bisa memanfaatkan portal Perlinsos,” terangnya.
Menurut dia, masyarakat perlu mendapat pemahaman bahwa bantuan pemerintah tidak hanya berupa beras atau sembako, tetapi juga dapat berupa bantuan pertanian, perumahan, pupuk, serta bentuk bantuan lainnya.
“Dengan sistem digitalisasi ini masyarakat diedukasi bahwa bantuan pemerintah ini tidak hanya bantuan sembako saja,” ujarnya.
Cahyo menegaskan digitalisasi Perlinsos bukan berarti pemerintah mengurangi jumlah warga yang menerima bantuan. Sebaliknya, penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih efisien sehingga pemerintah dapat memperluas bantuan sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah.
Ia mencontohkan kondisi di Yogyakarta yang memiliki karakteristik sebagai kota pelajar. Menurut dia, bantuan pemerintah di daerah tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dalam bentuk beasiswa atau kemudahan akses pendidikan.
Hal serupa dapat diterapkan di wilayah timur Indonesia yang masyarakatnya lebih banyak mengonsumsi sagu dibandingkan beras.
“Jadi ini yang kami kejar dengan memanfaatkan teknologi tadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan digitalisasi Perlinsos berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp200 triliun.
Dalam konferensi pers Update Program Prioritas di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu (9/8), Qodari mengatakan Perlinsos digital mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat pendaftaran serta verifikasi calon penerima bantuan sosial.
Menurut dia, potensi efisiensi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Digitalisasi Perlinsos juga diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan pemerintah karena data yang terhubung antarinstansi memungkinkan pemerintah melihat kondisi masyarakat secara lebih utuh sebelum menetapkan kebijakan. (rdr/ant)
