JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Dunia menghadapi ancaman serius terhadap ketersediaan air bersih. Para pakar lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai “kebangkrutan air bersih global”, sebuah fase yang dinilai lebih parah daripada sekadar krisis air.
Dalam laporan terbaru, kebangkrutan air didefinisikan sebagai kondisi ketika pengambilan dan pencemaran air telah melampaui kemampuan sumber daya air untuk pulih secara alami. Pada tahap ini, pemulihan ke kondisi semula menjadi semakin sulit, bahkan nyaris mustahil.
Selama beberapa dekade, ilmuwan dan pembuat kebijakan memperingatkan dunia tentang krisis air global yang umumnya dipandang sebagai gangguan sementara yang masih dapat dipulihkan. Namun kini, banyak wilayah menghadapi kekurangan air yang berlangsung terus-menerus sehingga sistem air tidak lagi mampu kembali ke kondisi historisnya.
“Bagi sebagian besar dunia, kondisi ‘normal’ telah lenyap,” kata Kaveh Madani, Direktur Institut Universitas PBB untuk Air, Lingkungan, dan Kesehatan, dalam konferensi pers di New York, Januari 2026.
Menurut Madani, istilah kebangkrutan air bukan dimaksudkan untuk menghilangkan harapan, melainkan mendorong tindakan nyata dan pengakuan jujur atas kegagalan pengelolaan sumber daya air selama ini.
Ia menegaskan, tidak semua sistem air di dunia telah gagal. Namun, banyak sistem yang sudah bangkrut atau berada di ambang kebangkrutan. Kondisi tersebut saling terhubung melalui perdagangan, migrasi, dan ketergantungan geopolitik sehingga mengubah lanskap risiko global secara fundamental.
Laporan berjudul “Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Age Beyond Crisis” yang dirilis pada 20 Januari 2026 menandai perubahan besar dalam cara memahami kelangkaan air.
Temuan laporan menunjukkan dunia telah melampaui fase kekurangan air yang bersifat episodik dan memasuki fase kegagalan sistemik. Dalam kondisi ini, sistem air alami maupun yang dikelola manusia tidak lagi mampu mempertahankan tingkat pasokan seperti sebelumnya.
Para peneliti menilai istilah yang selama ini digunakan, seperti tekanan air dan krisis air, tidak lagi cukup menggambarkan besarnya perubahan yang sedang terjadi. Sungai, danau, serta akuifer di berbagai wilayah disebut telah melewati ambang batas yang membuat pemulihan semakin sulit dilakukan.
Sekitar 70 persen akuifer utama dunia kini mengalami penurunan jangka panjang. Cadangan air bawah tanah yang terbentuk selama ribuan tahun terus dikuras untuk memenuhi kebutuhan pertanian, perkotaan, dan industri.
Di saat yang sama, pencairan gletser berlangsung semakin cepat. Fenomena ini memang memberikan tambahan pasokan air dalam jangka pendek, tetapi berisiko menghilangkan sumber air tersebut secara permanen di masa depan.
Kondisi tersebut mendorong banyak sistem air memasuki fase yang disebut sebagai “insolvensi struktural”, yakni keadaan ketika kembali ke kondisi dasar sebelumnya sudah tidak realistis lagi.
Dampaknya sudah dirasakan secara luas. Lebih dari empat miliar orang mengalami kelangkaan air parah setidaknya selama satu bulan setiap tahun. Sementara itu, hampir tiga perempat populasi dunia tinggal di negara yang tergolong rawan atau sangat rawan air.
Wilayah yang bergantung pada irigasi dan pemompaan air tanah menghadapi risiko meningkat, mulai dari gejolak harga pangan hingga tekanan terhadap mata pencaharian masyarakat pedesaan.
Kota-kota besar juga semakin rentan. Pertumbuhan penduduk, infrastruktur yang menua, dan perubahan iklim membuat gangguan pasokan air semakin sulit diatasi hanya dengan langkah darurat jangka pendek.
Secara ekonomi, dampaknya tidak kecil. Kekeringan diperkirakan menimbulkan kerugian hingga US$307 miliar atau sekitar Rp5.000 triliun per tahun secara global.
“Jika kita terus mengelola kegagalan ini sebagai krisis sementara dengan solusi jangka pendek, kita hanya akan memperdalam kerusakan ekologis dan memicu konflik sosial,” ujar Madani. (rdr/cnn)
