PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada akhir November 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, mengatakan anggaran yang bersumber dari APBN tersebut akan digunakan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur terdampak bencana.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang,” kata Reski di Padang, Rabu.
Pada tahap awal, pekerjaan difokuskan pada rehabilitasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.
Pekerjaan teknis meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing sungai, serta pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
Meski anggaran telah tersedia, Reski menegaskan pelaksanaan proyek sangat bergantung pada penyelesaian persoalan lahan oleh Pemerintah Kota Padang.
“Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan pada Agustus dapat terealisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kementerian PU melalui BWS Sumatera V menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai bagian dari mitigasi bencana jangka panjang.
“Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian persoalan lahan,” katanya.
Fadly menambahkan, pemerintah daerah juga membuka opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan berisiko tinggi apabila langkah tersebut dinilai menjadi solusi terbaik untuk melindungi keselamatan masyarakat. (rdr/ant)
