JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan langkah sosialisasi terkait pengembangan gas Blok Andaman di lepas pantai Aceh untuk memastikan masyarakat memahami manfaat proyek tersebut. Pemerintah menegaskan pengembangan Blok Andaman diprioritaskan memberikan nilai tambah bagi Aceh dan bukan semata-mata untuk memasok kebutuhan di Pulau Jawa.
Hasil Edit Berita
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan langkah sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat pengembangan gas Blok Andaman di lepas pantai Aceh. Upaya ini dilakukan agar masyarakat memahami arah pengembangan proyek sekaligus memperoleh manfaat dari potensi migas tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah terus mencari titik temu antara rencana pengembangan yang telah tertuang dalam Plan of Development (POD) dengan aspirasi masyarakat Aceh.
Menurutnya, sosialisasi diperlukan untuk meluruskan persepsi publik agar tidak muncul anggapan bahwa gas dari Blok Andaman hanya akan dialirkan ke Pulau Jawa.
“Kami ingin membuat langkah-langkah sosialisasi yang baik agar masyarakat Aceh memahami bahwa keberadaan Blok Andaman salah satu prioritasnya adalah untuk masyarakat Aceh. Jangan sampai ada anggapan bahwa gasnya dialirkan ke Jawa. Bukan seperti itu,” kata Laode saat membuka Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Laode menjelaskan, gas dari Blok Andaman telah memiliki calon pembeli (offtaker), salah satunya PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mendukung kebutuhan industri pupuk nasional.
Dari sisi teknis, penemuan cadangan gas oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Mubadala Energy di Lapangan Tangkulo South Andaman diproyeksikan memiliki kapasitas produksi awal sekitar 300 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh meminta agar pengolahan gas tidak menggunakan skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) di laut lepas, melainkan melalui fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Pemerintah Aceh juga mengusulkan agar sebagian alokasi gas dimanfaatkan untuk industri di daerah serta meminta penundaan sementara dokumen Plan of Development.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mengevaluasi kelayakan proyek dari sisi keekonomian.
Menurut Bahlil, lokasi cadangan gas yang berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang besar. Kondisi itu berpotensi meningkatkan harga gas hingga sekitar 10 dolar AS per MMBTU.
“Pengelolaan gas ini bermuara pada bisnis. Selama perhitungan ekonominya masuk, maka permintaan Aceh dapat dipertimbangkan. Namun, jika secara keekonomian terlalu berat, tentu akan sulit dipaksakan,” ujar Bahlil. (rdr)
