JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengusulkan pendirian dapur komunal untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, khususnya wilayah Papua.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo mengatakan konsep dapur komunal perlu dipertimbangkan karena kondisi permukiman dan sekolah di sejumlah daerah tertinggal berbeda dengan wilayah lainnya.
“Jadi konsepnya adalah dapur komunal. Jadi, ini sebenarnya bisa disampaikan ke teman-teman, karena PKK kebetulan ada di bawah Ditjen Bina Pemdes. Jadi, membuat dapur komunal untuk mereka mengajarkan bagaimana memasak makanan-makanan lokal,” kata Samsul di Jakarta, Rabu.
Samsul menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T” yang diikuti secara daring.
Menurut dia, klaster permukiman di Papua terkadang hanya terdiri atas 10 hingga 20 rumah. Kondisi serupa juga terlihat pada sejumlah sekolah yang memiliki jumlah siswa relatif sedikit.
“Klaster rumah mereka itu kadang hanya 10 rumah, 20 rumah. 20 rumah mungkin yang sekolah cuma 20 orang. Sekolah-sekolah mereka kecil, dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Samsul, kondisi tersebut membuat penyediaan makanan untuk program MBG perlu disesuaikan dengan skala komunitas dan kondisi rantai pasok di masing-masing daerah.
Dalam konsep tersebut, dapur komunal menjadi tempat bersama bagi masyarakat untuk mengolah makanan sekaligus belajar memasak menggunakan bahan pangan lokal dengan kandungan nutrisi yang baik.
Samsul mengatakan Kemendes PDT sebelumnya telah memiliki konsep serupa melalui dapur desa. Program tersebut ditujukan untuk mengajarkan masyarakat, khususnya ibu-ibu, mengolah makanan dengan memperhatikan kandungan nutrisi.
“Dulu, kami pernah punya konsep, sebelum ada MBG kami itu mengajarkan ibu-ibu untuk mengolah makanan supaya nutrisinya bagus. Kami sebutnya adalah dapur desa,” katanya.
Ia mengatakan dapur desa dapat dikelola oleh masyarakat, termasuk komunitas perempuan di desa. Dengan konsep tersebut, dapur bersama dapat menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah setempat. (rdr/ant)
